Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010

SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR  04 TAHUN 2010

tentang :

PENEMPATAN PENYALAHGUNAAN, KORBAN PENYALAHGUNAAN DAN PECANDU NARKOTIKA KE DALAM LEMBAGA REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL

SEMA_04_2010 (Narkotika)

About these ads

82 thoughts on “Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010

  1. dengan adanya edaran ini dapat di untungkan bagi pamakai yang memepunyai banyak uang.hal ini di sebabkan untuk proses pemeriksaan ketergantungan pada dokter membutuhkan biaya yang sangat besar dan bagi pemakai yang tidak mempunyai banyak uang akan tetap mersakan hukuman yang sama dengan para pengedar barang harm tersebut.
    dan pertanyaannya apakah proses rehabilitasi itu benar – benar berjalan dan dapat membuat sseeorang pemakai itu benar – benar behenti…..?????????????????????????
    sebaiknya masa waktu untuk rehabilitasi tidak di perhitungkan untuk masa menjalani hukuman.biar para pemakai juga merasakan efek jera dan bisa untuk benar – benar berhenti dari barang haram tersebut.
    tolong di tinjau kembali pak ………………………………!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    .

    • Sebelumnya terima kasih atas atensinya…
      Sebuah peraturan pasti memiliki multi tafsir tergantung dari perspektif/sudat pandang mana melihatnya. Sebuah peraturan buatan manusia pastinya jauh dari sempurna. Amandemen UU tentang Narkotika tentunya diharapkan menyempurnakan UU tentang Narkotika sebelumnya. Kami tidak memiliki kapasitas sebagai bagian dari penyusunan UU tersebut, apapun itu tidak menghalangi kami untuk mengoptimalkan keberadaan UU tersebut guna penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba.
      Bahwa orang yang memiliki uang mampu membeli hukum bukan semata ada di UU ini tetapi ada hampir selalu di peraturan yang dibuat manusia. Pecandu tidak mampu pun berhak rehabilitasi, seyogyanya melaporkan diri pada pihak-pihak yang ditunjuk UU (Puskesmas, Kepolisian, dan atau BNK/BNP/BNN) maka mereka bisa memperoleh rehabilitasi dengan dijamin negara. Bila dia dalam proses hukum maka ada lembaga Forum Advokasi bagi Korban Narkoba yang dibentuk oleh Kementrian Sosial salah satu bidangnya untuk memberikan bantuan hukum kepada pecandu sebagai korban narkoba.
      Berhenti atau tidak pecandu tidak ditentukan oleh berapa lama dia direhabilitasi. Tidak ada satu modalitas rehabilitasi yang bisa memberikan jaminan sembuh. Semua kembali pada pecandu dan dukungan keluarganya. Soal efek jera, masing-masing tergantung dari kepribadian si pecandu.

      Sementara ini yang bisa kami jelaskan…

  2. APAKAH SEORANG YANG BARU MENJADI PECANDU NAMUN BELUM SEMPAT MELAKUKAN KONSULTASI DGN DOKTER JIWA/REHAB NAMUN TERLANJUR DITAHAN DENGAN BB 0,2190 GR DAN SEKARANG SEDANG SIDANG, APAKAH SEMA DAPAT DIBERLAKUKAN UNTUKNYA.?

    • Sesuai dengan ketentuan kalau BB nya kurang dari batasan minimal yang ditetapkan oleh MA tentunya berlaku SEMA tersebut. Pembuktian bahwa dia pecandu atau bukan memang dari pihak Dokter Spesialis jiwa atau saraf. Pecandu lama atau baru bisa berlaku SEMA asal BB sesuai dengan ketentuan SEMA. Coba kontak BNK/BNP terdekat minta dukungan advokasi… kalau boleh tahu Ferni domisili mana??? mungkin kalau di Surabaya kita bisa bantu…

      • Sy skr sdh dalam tahap persidangan dan pd saat sy trtangkap sy lg menjalani terapi rehab dan jelas trdaftar sbg pasien rehab dan sdh melaporkan ke BNP sultra,tp apa kenyataan skr.?polisi tdk prnh mengakui itu bahkan memasukan sy kerutan,lbh lg pihak BNP Tdk serius menanggapinya dan tdk ada upaya utk advokasi,skr sama sapa lg sy harus minta tlg dan bgm dng sema ini dan uu tntang rehab?trnyata ini cma sbg wacana sj.

      • Apa yang bisa kami jawab bila mereka dalam hal ini BNP yang diberikan kewenangan dan tanggungjawab terhadap penanggulangan korban penyalahgunaan narkotika hanya diam saja. Coba dicek dulu apakah namanya masih BNP atau sudah BNNP. Kalau namanya masih BNP maka wajar kalau saat ini mereka tidak bisa melakukan apapun karena secara UU 35/2009 BNP sudah tidak ada diganti BNNP. BNP ini kewenangannya diatur PERDA dibiayai oleh APBN, tanggung jawab dan kewenangan ada di Gubernur. Sedang BNNP kewenangannya diatur UU pembiayaan APBN, tanggung jawab dan kewenangannya vertikal dengan BNN. Bila belum ada BNNP maka coba melaporkan kasus tersebut ke BNN langsung.

  3. Saya domisili di jakarta. Bagaimana kalau BAP dan dakwaan primer 114 juncto 132 subs 112? Itu yg terjadi. Saya baca di internet bahwa pasal ini “sangat digemari” oleh polisi dan jaksa, mungkin juga hakim….. Prihatin sekali……. ini adalah “pembunuhan sistematis” terhadap generasi muda bangsa sendiri yang sebenarnya adalah korban dari peredaran gelap narkoba….. Saya tergelitik untuk mengetahui apakah DPR dan Presiden sadar akan hal ini? Saya salut atas SEMA No. 4/2010 namun….bagaimana caranya agar jaksa dan hakim mau memakainya dalam sidang?

    • Setiap kata tidak pernah memiliki makna tunggal… begitulah sepenggal kalimat dari pasal demi pasal memiliki multi tafsir tergantung dari masing-masing perspektif yang menilai… Hukum adalah pembuktian dan pembentukan opini melalui kecerdasan beretorika… yang pasti kami melihat masih ada peluang besar untuk membantu pecandu… melaporkan diri sebelum tertangkap tangan… toh negara sudah memfasilitasi rehabilitasi gratis jadi tidak ada alasan lagi untuk menunda berhenti… Kami saat ini lebih konsen mengkaji dan mengembangkan terapi dan rehabilitasi alternatif yang memungkinkan pecandu untuk tidak perlu terisolir berbulan-bulan…

    • kalau barang bukti seberat 0,28 gram belum termasuk di kurangi plastik, seharusnya di berlakuka sema jga pak. banyak yang di pulul rata 112 dengan vonis 4 thn 1 bulan, bisa penuh orag shabu di penjara pak. balas lewat email saya pak di fans_cus@yahoo.com. makasih, teman saya juga perlu bantuan .

      • SEMA tidak bisa berlaku otomatis menyebutkan bahwa terdakwa dengan barang bukti di bawah stadar SEMA wajib divons pengguna dan menjalani rehabiltasi. Bila dalam persidangan ada indikasi bahwa dia pengedar maka Hakim SAH memvonis berat.

  4. apa ada ketentuan yang mengatur…jika dalam memutuskan perkara/ vonis…hakim tidak mempertimbangkan SE 04/2010..?? apa ada peluang untuk banding….dan hal-hal apa yang mungkin harus dilengkapi….agar hakim bener-bener memperhatikan SE tersebut…?

    • SEMA bukan UU yang menjadi panduan tertinggi Hakim menjatuhkan vonis, SEMA no 4/2010 adalah rujukan untuk membedakan terdakwa sebagai penyalahguna/pecandu atau sebagai pengedar/bandar dengan standar minimal barang bukti yang didapatkan. BB hanyalah salah satu alat bukti, sedangkan pembuktian minimal ada 2 alat bukti, bila di dalam proses peradilan terbukti adanya tindak peredaran yang dilakukan terdakwa meski BB narkobanya di bawah minimal tentu saja sah bila Hakim menjatuhkan vonis sebagai pengedar/bandar. Peluang banding adalah hak setiap terdakwa untuk memperoleh rasa keadilan (relatif).
      Dalam kasus narkoba semua hakim sudah pasti memperhatikan SE tersebut karena bagian dari dasar menjatuhkan vonis, permasalahannya adalah pada proses peradilan tidak semata hanya melihat dari sisi barang bukti narkobanya, melainkan hal-hal lain yang terkait. Advokasi juga bukan hanya sekedar copy paste UU atau SE melainkan kemampuan advokatnya untuk retorika meyakinkan pihak hakim bahwa si terdakwa adalah pecandu, disertai bukti-bukti yang menguatkan, misal keterangan/rekomendasi dan jaminan dari pihak resmi yang menyatakan bahwa terdakwa adalah benar pecandu bukan pengedar.
      Maaf bila mungkin kita berbeda… semoga ini menjadi diskusi saling mengisi… terima kasih.

    • SEMA itu adalah aturan rumah tangga para hakim, MA adalah jendralnya para hakim. Soal polisi dan jaksa ada surat edarannya sendiri, yang mengeluarkan ya Bapak Jendral Kapolri untuk polisi dan Jaksa Agung untuk jaksa.

      • ohhhh… gitu yaaa… !!!!! tapi apakah dengan adanya rehabilitasi bagi pengguna narkotika dan Psikotropika betul-betul jalan terbaik untuk mengantisipasi penggunaan narkotika dan Psikotropika, apakah hal ini tidak memanjakan para pengguna narkotika dan Psikotropika.

      • Penanganan masalah narkoba kan tidak bisa hanya dalam satu aspek semata tetapi banyak aspek. Secara prinsip ada dua program besaran yaitu Demand Reduction dan Supply Reduction. DR adalah untuk mengurangi jumlah yang mengkonsumsi narkoba yaitu dengan “memulihkan” para pecandu, dan tentunya juga dengan melakukan kegiatan pencegahan penyalahgunaan di kalangan masyarakat. SR adalah pemberantasan ketersediaan narkotika ilegal dan perkusor (bahan dasar pembuatan narkotika ilegal), salah satunya adalah supremasi hukum dengan adanya hukuman minimal bagi pengedar/bandar. Apakah rehabilitasi memanjakan para pengguna, tergantung konsep rehabilitasi yang dilakukan. Perspektif kami bila dilakukan metode abstinen tentunya tidak, tetapi dengan metode subtitusi (yang biasa dilakukan oleh program Harm Reduction) kemungkinan besar disalahgunakan sebagai pengalihan ketergantungan.

  5. Saya baru sekali beli narkoba sekali tp tm yg sy srh ketangkap polisi. Dlm BAP sy dikenakan psl 114 dg brng bukti rekening senilai Rp. 400.000. Dan sy hrs mendekam 5 thn. Inikah yg dinamakan keadilan? Mhn penjelasannya

  6. sekarang pengedar narkoba banyak dikalangan penegak hukum, atas nama jabatan dan hukum, mereka menjebak orang untuk bertransaksi narkoba. hasilnya transaksi2 tsb justru dibawah batas narkotika yg diatur oleh SEMA 4/2010.dengan beratnya sanksi hukum UU penyalahgunaan narkotika,para korban jadi ajang pemerasan oleh oknum2 polisi tsb. lalu berlanjut menjadi mata pencaharian jaksa dan hakim, sehingga jaksa dan hakim tidak bergeming menegakkan hukum dengan benar. ketika dianalisis, ternyata polisi2 itu melimpahkan perkaranya kepada jaksa2 yg itu2 saja, dan perkaranya sampai pada hakim2 yg itu2 juga, sehingga penegakan hukum terhadap perkara narkotika yg memenuhi batas minimal tsb tidak sekalipun memperhatikan SEMA 4/2010! hakim berkilah SEMA 4/2010 belum disosialisasi.jaman sekarang, penegak hukum dan penegakan hukum khususnya terhadap kasus narkotika sudah menjadi sindikat dan mafia yang tidak lebih buruk dari sindikat perdagangan narkotika itu sendiri! BNN pun tidak bekerja! adik saya divonis 6 tahun denda 1 milyard oleh pengadilan negeri sumber, kab.cirebon dengan barang bukti sabu 0,019 gr ketika tidak menyuap penegak hukum berbeda dengan “x” yang divonis 4 bulan menjalankan rehabilitasi di pengadilan yang sama dengan barang bukti sabu 100(seratus) gr!!, padahal adik saya dijebak oleh polisi yang bersama brimob melalui informan pribadinya yang digaji untuk menjebak korban yg dinilai memiliki “harta”, padahal adik dalam pledoi nya telah memohon rehabilitasi. ah…hukum itu kacau, karena hukum adalah uang!

    • Sekaligus menjawab pertanyaan saudara Hery…
      Konsep Hukum adalah berkeadilan, tetapi seringkali menjadi ladang subur untuk tindak kolusi (mafia hukum). 2 (dua) kasus serupa tapi tak sama, serupa keduanya merasa hanya sebagai pengguna. SEMA 04/2010 adalah rujukan buat Hakim membuat keputusan rehabilitasi bagi yang terbukti hanya sebagai pengguna. Kami tidak bisa melakukan analisa dari satu sudut pandang (tersangka). Peradilan adalah pembuktian sebuah sangkaan, dan rujukannya jelas adalah UU dalam hal ini UU 35/2009, SEMA 04/2010 anyalah salah satu dari rujukan hakim untuk membuat keputisan. Pembuktian di dalam sidang peradilan minimal 2 alat bukti, seperti barang bukti, surat keterangan kecanduan dari dokter, dan kesaksian penyidik. Keyakinan hakim (yang seringkali bisa dibeli) dilindungi independennya. Pembuktian di sidang dengan minimal 2 alat bukti dan keyakinan hakim, semuanya memang sangat memungkinkan untuk diatur.
      Vonis rehabilitasi saat ini memang bisa diperjualbelikan, surat keterangan kecanduan dan atau pernah direhabilitasi pun bisa dibeli, benar semuanya yang berbicara adalah uang. Saat ini yang bermain bukan hanya aparat penegak hukum tetapi, dokter, panti rehab, dan atau LSM pun bisa terlibat proses kolusi ini.
      Apakah ini adil, pasti jawabnya TIDAK ADIL.. BNN dan Kemensos memiliki divisi yang memberikan upaya advokasi hukum dan sosial kepada pengguna yang dalam proses hukum untuk mendapatkan rekomendasi dan atau pendampingan proses hukum dengan target rehabilitasi. Banyak LSM juga yang memiliki program pendampingan hukum tersebut. Semua kembali kepada kemampuan pendampingnya/advokat untuk melakukan advokasi hukum baik secara litigasi (proses penyidikan dan peradilan) maupun non litigasi (loby-loby instansi/lembaga terkait dan atau penggalangan opini publik).
      Singkat kata, itulah cerminan hukum kita… bila kita bodoh maka akan diperdaya, bila kita miskin maka akan dikalahkan.

  7. daun ganja 0,4520 gram dituntut 5 tahun penjara… sedangkan (SEMA) barang bukti daun ganja dibawah 5 gram direhabilitasi…. yang saya tidak mngerti kesaksian polisi dan dakwaan jaksa tidak sama… tetapi hakim memvonis hukuman 4,6 tahun penjara…. dan skrg sedang mngajukan banding…..

    • Barang Bukti hanyalah salah satu dari alat bukti, tetapi bukan satu-satunya. Alat bukti minimal adalah dua, bila dalam dua pembuktian yang diyakini sebagai kebenaran oleh hakim mengarah pada peredaran maka berapapun jumlah barang bukti (kurang dari SEMA) yang diketemukan tidak menjadi bukti pendukung terdakwa adalah hanya sebagai pengguna. SEMA buka UU yang menjadi rujukan pasti pihak kepolisian dan atau kejaksaan. SEMA hanyalah acuan buat para Hakim untuk membuat keputusan apakah si terdakwa adalah pengguna/pecandu atau pengedar/produsen, tetapi tidak mengikat.

  8. apakah tiap seseorang yang berniat berobat untuk kecanduannya dirumah sakit akn tetap berhadapn dengan polisi terlebih dahulu. mhon penjelasannya spya tidak ada rasa takut, makasih ats pnjelasannya

    • Tentu saja tidak… memang saat ini ada salah satu tugas teman-teman dari kepolisian yang lebih bersahabat… mereka bisa saja justru membantu mengarahkan dan atau memediasi pecandu untuk akses ke tempat rehabilitasi, terutama teman-teman kepolisian yang di BNK/BNP dan atau yang di Bina Mitra/Binluh…

      Bila masih kurang nyaman bila sendiri bisa saja minta bantuan teman-teman LSM terdekat untuk membantu akses ke RS atau tempat rehabilitasi, mereka akan mendampingi. Kalau ada di Surabaya/Jawa Timur silahkan kontak kami untuk kami bantu akses ke RS/Rehabilitasi terdekat…

      Semoga penjelasan ini menenangkan… terima kasih

  9. saya mau menanyakan jika seorang yang baru menjadi pemakai namun belum sempat melakukan konsultasi dengan dokter jiwa/rehab namun terlanjur ditahan dengan BB. 0,8 gr dan sudah divonis hukuman 4 tahun dan sudah menjalani 1 tahun 4 bulan. Apakah SEMA dapat diberlakukan untuknya?

    • SEMA No. 4 Tahun 2010 dikeluarkan bulan April, kalau dari hukuman yang sudah dijalani adalah 1 tahun 4 bulan berarti kejadiannya adalah setelah turunnya SEMA maka mestinya SEMA itu sudah menjadi rujukan buat hakim untuk menjatuhkan vonis (karena baru terbit seprtinya SEMA belum terdiseminasi/terdistribusi ke para hakim). Perlu diketahui SEMA hanyalah Surat Edaran buat rujukan para hakim dalam menjatuhkan vonis bagi terdakwa yang memiliki indikasi HANYA sebagai penyalahguna/pecandu, tetapi tidak mengikat seperti UU. Bila sudah menjalani hukuman artinya pada saat putusan sidang terdakwa sudah menerima, bila dalam 2 minggu tidak ada banding maka vonis tersebut bersifat inkrach (memiliki kepastian hukum), yang artinya si terdakwa resmi sebagai terpidana.

      Baca juga balasan kami untuk Saudara Hotdon Bernard Naibaho…

      • pada saat vonis dijatuhkan, kami kemudian mengajukan banding, namun banding kami ditolak.
        kemudian kami mengajukan kasasi, namun sampai hari ini belum ada keputusan dari pihak yg terkait (pengadilan).
        kami mohon saran apakah yang harus kami lakukan sekarang? kami mohon bantuannya. terima kasih.

      • Bila sudah masuk kasasi tentunya hanya menunggu jawaban, karena kasasi lebih bersifat pendalaman berkas-berkas pross peradilan dan argumentasi kasasi itu sendiri. Bila dalam kasasi hasilnya masih ditolak maka bisa diajukan PK (peninjauan kembali) dengan menyertakan bukti-bukti baru termasuk keterangan dari dokter jiwa/psikiatri atau dokter syaraf/neuro..

  10. Hotdon Bernard Naibaho

    Berapa BB yang berlaku untuk SEMA ini, pasalnya, salah satu kerabat saya dengan BB, 03 gram dengan dugaan sebagai pecandu bukan pengedar/bandar diancam oleh pihak JPU dengan ancaman tujuh tahun penjara.pertanyaanya dengan BB 0,3 gram apakah SEMA tersebut dapat diberlakukan,,,,,mengigat tuntutan JPU tujuh tahun penjara ?

    • Jawabannya sama sperti pada pertanyan sebelumnya dari saudar Bintang Hilang…
      Barang Bukti hanyalah salah satu dari alat bukti, tetapi bukan satu-satunya. Alat bukti minimal adalah dua, bila dalam dua pembuktian yang diyakini sebagai kebenaran oleh hakim mengarah pada peredaran maka berapapun jumlah barang bukti (kurang dari SEMA) yang diketemukan tidak menjadi bukti pendukung terdakwa adalah hanya sebagai pengguna. SEMA buka UU yang menjadi rujukan pasti pihak kepolisian dan atau kejaksaan. SEMA hanyalah acuan buat para Hakim untuk membuat keputusan apakah si terdakwa adalah pengguna/pecandu atau pengedar/produsen, tetapi tidak mengikat.
      Barang bukti yang dibutuhkan terdakwa untuk meringankan atau memposisikan diri sebagai korban adalah surat keterangan dari ahli bahwa dia benar ketergantungan narkoba, yang bisa mengeluarkan surat tersebut adalah dokter specialis syaraf dan atau dokter specialis jiwa. Bila sudah pernah direhabilitasi maka Surat Keterangan pernah rehabilitasi juga bisa menjadi bukti pendukung. Bila belum pernah direhabilitasi makabisa dimintakan pemeriksaan pada dokter-dokter tersebut di atas.

  11. ini jaman edan yen ora melu edan ora keduman, sangat tidak masuk diakal kalo dalam ketentuan SEMA bahwa BB untuk pemakaian 1 hari disebutkan batasan shabu 1 gram, xtc 8 butir…..secara ilmiah farmakologi sains ini keputusan gila. dosis normal pemakaian meth 45-125 mg/hari, sedang MDMA 25-45 mg/hari itupun sudah sangat maximal.jika 1 gram maka dosis tersebut sudah menuju ke dosis lethal / dosis yang menyebabkan kematian.berarti SEMA NO.4/2010 adalah surat edaran SETAN karena mengajak kepada kematian atau dewan hakim agung adalah para pecandu berat?….memang secara emosional untuk membuat jera bagi pennguna narkoba menurut kami adalah pemiskinan (ditangkap utk diperas terus menerus hingga miskin) dan dikasih narkoba tanpa batasd hingga mati keenakan (menurut pecandu/pengedar dll).jadi INDONESIA BEBAS NARKOBA 2015 its bullshit…saya lebih setuju dibebaskan saja peredaran narkoba sebagaimana orang jual voucher pulsa…setuju…

    • siapa bilang narkoba peredarannya tidak bebas???? yang paling gampang adalah obat batuk dextro atau epidrin, tinggal minta resep dokter bebas siapapun membeli bahkan beberapa apotik bisa menjual bebas tanpa resep dokter. Akhirnya yang ada banyak remaja mengkonsumsi hanya untuk gaul, dimana dampaknya adalah depresi. Ini adalah contoh obat yang ringan (epidrin malah bisa bermetamorfosa menjadi sabu. Bagaimana dengan obat-obat yang memang masuk golongan satu seperti anda sebutkan bila dibebaskan penggunaannya??? Semua orang pasti merujuk Belanda, kenyataannya saat ini Belanda juga sudah mulai membatasi penggunaan narkotika. Sebuah regulasi tidak bisa diterapkan sama, tetapi disesuaikan dengan sosial kultural dan geografis masing-masing negara. Soal SEMA No.04 memang ada kejanggalan, benar menurut saudara bahwa batasan yang disebut pengguna memang ada indikasi sebagai pecandu berat yang tidak lain adalah kedok si pengedar.

  12. Apakah yg sdh divonis 4thn dgn pasal 112 penguna msh ad kesempan untuk pengajuan pk?dn bgmana dgn prosedur pengajuan pk.trima kasih

    • Setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam hukum, begitu juga dengan kasus narkotika.

      ALASAN PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI
      ( pasal 67 UU No. 14/1985, jo Per MA No. 1/1982).
      1. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus, atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu.
      2. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak ditemukan.
      3. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut.
      4. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama atas dasar yang sama, oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatannya, telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain.
      5. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya.
      6. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata

      Tenggang Waktu (Pemohon PK) : 180 hr-ps.69
      Ad.1: semenjakputusan pidana diberitahukan.
      Ad.2: dihitung sejak ditemukannya surat bukti baru tsb dimana hari dan tgl. Dinyatakan dibawah sumpah dan disahkan oleh pihak yang berwenang.
      Ad.3,4,5 dan 6 sejak pts tsn mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan diberitahukan kepada para pihak.

      Tenggang Waktu Termohon PK (ps.72 UU No.14/1985)
      30 hari setelah ada pemberitahuan.

      PROSEDUR PENGAJUAN PERMOHONAN KEMBALI
      1. Permohonan kembali diajukan oleh pihak yang berhak kepada Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama.
      2. Membayar biaya perkara.
      3. Permohonan Pengajuan Kembli dapat diajukan secara lisan maupun tertulis.
      4. Bila permohonan diajukan secara tertluis maka harus disebutkan dengan jelas alasan yang menjadi dasar permohonannnya dan dimasukkan ke kepaniteraan Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama (Pasal 71 ayat (1) UU No. 14/1985)
      5. Bila diajukan secara lisan maka ia dapat menguraikan permohonannya secara lisan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan atau dihadapan hakim yang ditunjuk Ketua Pengadilan Negeri tersebut, yang akan membuat catatan tentang permohonan tersebut (Pasal 71 ayat (2) UU No. 14/1985)
      6. Hendaknya surat permohonan peninjauan kembali disusun secara lengkap dan jelas, karena permohonan ini hanya dapat diajukan sekali.
      7. Setelah Ketua Pengadilan Negeri menerima permohonan peninjauan kembali maka panitera berkewajiban untuk memberikan atau mengirimkan salinan permohonan tersebut kepada pihak lawan pemohon paling lambat 14 hari dengan tujuan agar dapat diketahui dan dijawab oleh lawan (pasal 72 ayat (1) UU No. 14/1985)
      8. Pihak lawan hanya punya waktu 30 hari setelah tanggal diterima salinan permohonan untuk membuat Kontra Memori PK bila lewat maka jawaban tidak akam dipertimbangkan (pasal 72 ayat (2) UU No. 14/1985).
      9. Kontra Memori PK diserahkan kepada Pengadilan Negeri yang oleh panitera dibubuhi cap, hari serta tanggal diteimanya untuk selanjutnya salinan jawaban disampaikan kepada pemohon untuk diketahui (pasal 72 ayat (3) UU No. 14/1985).
      10. Permohonan peninjauan kembali lengkap dengan berkas perkara beserta biayanya dikirimkan kepada Mahkamah Agung paling lambat 30 hari (pasal 72 ayat (4) UU No. 14/1985).
      11. Pencabutan permohonan PK dapat dilakukan sebelum putusan diberikan, tetapi permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan satu kali (pasal 66 UU No. 14/1985)

  13. Trima ksh ats tnggapannya…Mhn tanggapan lanjutan,mungkinkah pemakai yg sdh divonis 4thn dn sdh menjalani 1thn untk mengajukan rehab?krn sgt trsiksa untk pemakai hrs menjalani 4thn!krn pecandu yg dhkm 4thn sgt brat dn di lp pun byk skali narkoba malah lbh bebas!ap yg hrs dlakukan?dn brapa biaya untk pk it?trima ksh!km pengguna yg sdh tdk memakai lg sgt trsiksa krn dilp sgt bebas untk memakai narkbo…thx

    • Seseorang yang divonis 4 tahun berarti diindikasikan sebagai pengedar dan penempatannya memang di penjara bukan di tempat rehabilitasi. Hanya memungkinkan bila ada pengajuan PK dan itu pun dengan membawa bukti baru yang menjelaskan bahwa dia benar-benar hanya pengguna…

  14. bgmana dkatakan pengedar?wkt mau divonis hakim menunjuk ke terdkwa dn berkata km pemakai narkoba dn hanya 2x menjalani sidang dn langsung divonis 4thn!jk PENGEDAR pasti byk yg dijadikan agenda sidang dn tdk mgkn hanya 2x sidang lgsg divonis!lg pula brg bukti hanya 0.016grm!

    • Apakah tidak didampingi penasihat hukum??? orang yang terancam hukuman 5 tahun harus didampingi penasihat hukum… Apakah keluarganya selama proses di kepolisian dampai di pengadilan pernah ada permintaan nego kasus??? Ada kejanggalan proses peradilan dan itu bisa diajukan pada Komisi Yudisial apakah ada indikasi pemerasan yang tidak dipenuhi dibalik vonis berat.. Saran kami, semua berkas-berkas proses peradilan mulai dari surat penanggkapan, BAP, sampai vonis.. dikumpulkan, hubungi lembaga-lembaga advokasi yang biasanya memiliki penasihat hukum.

  15. mhn saran utk km yg sangat membutuhkan bantuan, untuk tahanan narkoba bs bebas setelah menjalani 2/3 masa tahanan (vonis hukuman 4 th).
    Pertanyaannya, utk bebas benar2 bebas pada saat itu apa membutuhkan dana sampai puluhan juta? klu km tdk bs menyediakan uang sebanyak itu, apa yang akan terjadi dengan tahanan tersebut ? apa tetap ditahan sesuai vonis yang dijatuhkan? tks sebelumnya atas tanggapan dan saran kpd km, dan km sangat mengharapkan bantuan apa yg hrs km lakukan?

    • Sejak berlakunya UU 35/2009, vonis 4 tahun diindikasikan sebagai pengedar. Kami tidak dalam kapasitas advokasi untuk indikasi pengedar. Silahkan untuk secara langsung berhubungan dengan advokat/penasihat hukum setempat akan berlaku ketentuan hukum pidana secara umum.

      • utk advokasi di daerah surabaya, yg dpt dipercaya dan klu bs biaya sedikit adanya di mana? apakah DRUG FREE COMMUNITY dpt menolong kami utk daerah surabaya. tks

  16. Didampingi pengacara bth biaya byk!wkt penangkapan tdk ad indikasi pengedar dan it sdh dikatan jg oleh hakim wkt dipersidangan!sy mau tanya untk pasal112 it pengedar ato pemakai?yg sy tau smua pemakai yg tdk punya uang untk pengajuan rehab divonis 4thn smua!piye?untk informasi aj ya,jk ingin pasal rehab dipolrestabes minim 50jt sd 150jt!untk vonis rehab jaksa minta minim 150jt sd 250jt!itlh hkm diindonesia kt!hebat kan?mhn petunjuk dan jk blh no tlp anda pak!thx

    • Mengapa ada pasal 112 yang selalu menyertai tersangka kasus narkotika? Pasal ini biasa disebut pasal karet karena bisa mengarah pada pengguna/pecandu dan juga pengedar. Di dalam pasal tersebut ada ancaman hukuman minimal 4 tahun, sedang di pasal 127 ancaman hukumannya maksimal 4 tahun. Di dalam KUHAP Pasal 21 dijelaskan bahwa yang bisa dilakukan tindakan pidana adalah yang memiliki ancaman hukuman 5 tahun atau lebih. Kasus narkotika berdasarkan UU No.9/1976 dalam KUHAP No.8/1981 merupakan kasus khusus yang bisa dilakukan penahanan. Dengan tidak diberlakukannya UU No.9/1976 seringkali terjadi kerancuan apakah kasus narkotika dalam hal ini diidentifikasi sebagai pengguna bisa dilakukan penahanan. Kasus narkotika adalah termasuk kasus yang harus disegerakan penyelesaiannya. Berdasarkan KUHAP 8/1981 tidak dapat dilakukan penahanan bila mengacu pada pasal 127 UU No.35/2009, yang ancaman hukumannya maksimal 4 tahun. Atas dasar pertimbangan di atas maka pasal 112 adalah pasal yang aman digunakan penyidik untuk melakukan tindakan penahanan, dikarenakan bila tidak ditahan akan melarikan diri, yang tentunya berdampak pada tidak dapat disegerakan selesai.

      Soal jual beli pasal dan hukum di kalangan aparat penegak hukum adalah kasus berbeda, dan itu memang perlu kontrol hukum dan advokasi tersendiri. Untuk kasus narkotika yang diidentifikasi hanya pengguna sudah banyak dilakukan pembantaran ke panti/tempat rehabilitasi ketergantungan dimana proses hukum tetap berjalan. Kami tidak ingin mengeneralisir perbuatan oknum menjadi perbuatan institusi. Kita bisa mendorong lembaga-lembaga pemerintahan dan atau swasta untuk merujuk kasus pengguna narkotika menempati rehabilitasi bukan penjara.

      Ini nomor telp saya yang bisa Bapak hubungi 0818 505 404

  17. dimana alamat advokasi di jakarta dan bekasi yang dapat membantu kasus penyalahgunaan narkoba?karena saya bingung dan putus asa dengan kasus ini.salah satu saudara saya terkena pasal 111 ayat 1.bagaimana perlakuan dari pasal tsb?thxl

  18. (utk advokasi di daerah surabaya, yg dpt dipercaya dan klu bs biaya sedikit adanya di mana? apakah DRUG FREE COMMUNITY dpt menolong kami utk daerah surabaya. tks) mhn untuk jawabannya secepatnya

    • Silahkan Kontak No. 08123133304… beliau pengacara sekaligus LSM yang menangani masalah pecandu narkotika…

  19. apakah hakim bisa memutus perkara psl 127 dalam undang-undang narkotika sedangkan jaksa menuntut pasal 114 UU narkotika, padahal diketahui para terdakwa tertangkap tangan dan barang buktinya ada akan tetapi tidak ada rehab. bukannya sema ini dikeluarkan untuk penerapan pasal 127 bagi pecandu narkotika…

    • Biasanya tuntutan jaksa selain pasal primer juga ada pasal junto… apakah disebutkan juga pasal 127.. bila disebutkan maka Hakim bisa saja memutus perkara atas dasar pasal 127… bisa juga meski tidak ada pasal 127 bila dalam proses persidangan meyakinkan hakim bahwa terdakwa hanya seorang pecandu.. semua tergantung pembuktian proses persidangan…

  20. Kalo barang bukti 46 gr (ganja), tapi bukan pengedar, hanya pengguna, apakah bisa masuk ke program rahabilitasi?

    • Barang bukti 46 gram jelas melebihi BB minimal disebut pengguna yaitu 5 gram, sangat sulit hanya menyebut sebagai pengguna yang mengkonsumsi sendiri. Menawarkan untuk mengkonsumsi bersama-sama meski GRATIS tetap bisa disangkakan sebagai pengedar.

  21. Mohon penjelasan mengenai
    1. Apakah dapat disamakan rehabilitasi itu sama dengan hukuman?
    2. dalam hal pemidanaan semua orang sama di hadapan hukum tanpa kecuali pelaku penyalahguna narkoba, apakah pelaku penyalahguna narkoba yang direhabilitasi sejalan dengan asas Persamaan Kedudukan di Muka Hukum (Equality Before The Law)?

    • 1. Rehabilitasi dan hukuman jelas makna dan tujuannya berbeda. Rehabilitasi memberi makna bahwa tersangka/terdakwa adalah korban dari peredaran gelap narkoba. Hukuman bermakna pemidanaan atas sangkaan melakukan kejahatan.
      2. Persamaan kedudkukan di mata hukum, siapapun apakah dia kaya atau miskin bila memang hanya sekedar pengguna maka mereka mendapatkan hak untuk rehabilitasi. Bila melakukan tindak kriminal untuk pemenuhan kebutuhan ketergantungan maka mereka bisa saja dipidanakan atas kejahatan kriminalnya.

      • sy mau nanya.apakah pengguna narkoba yg di tangkap hanya yg ber setatus sipil aja? padahal setahu sy anggota polisi jg banyak yg suka pakai,atw sekaligus jadi bandar’a.mlhan yg jadi beking juga banyak,tapi knpa mereka dengan bebas bekeliaran di luar sana????? knpa hukum di indonesia gak adil????????????????

      • Itulah Indonesia kita… jangan bermain air bila takut basah… jangan bermain api bila takut terbakar… jangan dekati narkoba bila takut sengsara….

        Hukum tidak mengenal sipil atau aparat….
        hukum tidak mengenal perbedaan suku, agama, dan ras…
        Hukum tidak mengenal rakyat atau pejabat…
        Hukum tidak mengenal miskin atau kaya…

        Tapi manusia banyak diperbudak harta sehingga dia menghalalkan segala cara untuk menumpuk kekayaan…
        Korupsi, prostitusi, premanisme, narkoba, bahkan memperjualbelikan hukum… Itulah wajah Bangsa kita…

        Semua kembali kepada diri kita… setiap pilihan kita selalu ada konsekuensinya…

    • Silahkan menghubungi Badan Narkotika Nasional di Jl. MT. Haryono 11 atau BNNP DKI Jakarta, mereka ada divisi tersendiri untuk memberikan bantuan hukum kasus dengan dugaan pengguna. Mereka juga memiliki kapasitas untuk memberikan semcam surat keterangan/rekomendasi untuk rehabilitasi.

      • kita di daerah pak. gimana kita mau akses BNN. tolong kami kami korban yang didaerah… mungkin ada yang bisa kamu hub via HP atau yang lain….

      • Silahkan hubungi BNNP dan atau BNNK domisili.. mereka ada pembinaan untuk korban penyalahgunaan narkotika…

    • UU mengikat seluruh penegak hukum, tetapi SEMA hanya berlaku di lingkungan Mahkamah Agung atau HAKIM itupun tidak mengikat harus, karena keputusan tetap berdasarkan keyakinan Hakim sesuai dengan pembuktian di persidangan. Meski barang bukti yang ditemukan di bawah SEMA tersebut bila Hakim teryakinkan bahwa terdakwa adalah pengedar maka dia tetap divonis sebagai pengedar.

      • apa kriteria pengedar apakah membeli juga sebagai kriteria pengedar…? karena saya membeli dan merupakan korban dari narkotika. mana keadilan……………!!!!!!!

  22. Sgt tdk adil pp99 trsbt!dktkn untk mebuat jera narkba slh stnya!bkn buat jera tp tmbh buat mereka yg dpnjara meqasa pts asa!ayo siapa aj yg bc ini kt buat deny trbuka matanya!kt lakukan huru hara tepat tgl15fb diseluruh lapas!biar tau rasa it deny…pp awu2x!

  23. saya lebih tertarik pad kata kata mutiara itulah indonesia,kalau takut basah jangan bermain air,kalau takut terbakar jangan bermain api,kalau takut di pejara jangan dekati narkoba,,,,,setahu saya yang di katakan pengguna itu iyalah orang yg menggunakan narkoba bagi dirinya sendiri dan dia lapor ke puskesmas atau lsm yg diberi izin oleh depkes,bahwa dia blm bisa menahan sugesti dan dia belinya juga di tempat yg di tunjuk dan terdaftar resmi.tapi kalau dia beli di kp ambon atau tempat tempat yg tidak di tunjuk oleh menkes berarti penyalah guna donggggg.nah setelah di tangkap polisi dan di tuntut jaksa dan di vonnis hakim baru cari celah,alasan,ini,itu,dll.padahal sudah jelas tau bahwa narkoba dilarang uu dan diharamkam oleh semua agama, tdk konsekwen donggg menjelek jelekkan polisi,jaksa,hakim.kenapa tidak menjelekkan diri sendiri itu kata roma irama TERLALU.,,,,.ngaca dululah diri sendiri jelek ga? jangan mejelekken orang kalau kita sendiri jelek,katanya polisi menjebak segala memang pelaku narkoba itu ada yg menyerahkan diri ke polisi? lebih konsekwen seorang pembunuh masih ada yg menyerahkan diri.untu itu wahai generasi bangsa jauhkan dirimu dan keluargamu dari narkoba,kalau generasi muda kena narkoba siapa penerus bangsa ini,nanti kita di jajah lagi sama bangsa lain pejuang pejuang dulu berkorban untuk bangsa ini supaya bangsa ini maju,seandainya para pejuang itu bisa hidup dan melihat orang berjubel di penjara karena narkoba pasti mereka kecewa.

    • Ketika kita mengandalkan orang lain untuk kebaikan dan kesuksesan diri kita sendiri maka kita harus siap untuk kecewa, karena orang lain atau pihak lain belum tentu memiliki kepentingan dan tujuan yang sama dengan kita. Untuk menjadi baik dan atau sukses harus dari diri sendiri. Sebagus apapun sistem bila kita sendiri tidak ada keinginan untuk berhenti maka jangan harap bisa. Seburuk apapun sistem bila kita bertekad besar untuk berhenti, insya Allah bisa. Sudah banyak contoh pecandu yang mampu untuk berhenti…

      • Saudara Insani, sejak awal disilahkan untuk menghubungi BNNP/BNNK setempat domisili anda karena merekalah yang memiliki kewenangan untuk advokasi pecabdu sebagai korban. Komunitas ini adalah komunitas kecil yang hanya ada di Surabaya, kami hanya sebtas berbagi info. Untuk kasus di surabaya mungkin kami masih bisa membantu menghubungkan langsung dengan pihak terkait.

  24. Sekedar share mkn ini memang bahasan yg menarik ttg siapa pecandu/penyalahguna, korban penyalahguna. atau pengedar.. di BNN sendiri saat ini sedang digencarkan konsep tentang Depenalisasi dan Dekriminalisasi bagi pecandu/penyalahguna,,, dan konsep ini mk msh membutuhkan jalan pajang, penyempurnaan dan dukungan semua pihak untuk penyempurnaan…. untuk info lbh lnjut silahkan di webresmi humas bnn di http://www.bnn.go.id. atau BNNP/BNNK terdekat.

  25. Ya harusnya proses sidik itu tdk perlu pake kekerasan,,,berarti pihak kepolisian sudah melanggar hak-hak asasi manusia..,,masa buat BAP kok pake pukul sana-sini,,pistol buat ketok kaki…,,

  26. pak, bagaimana cara mendapatkan surat rekomendasi / keterangan rehabilitasi narkoba terhadap seseorang yang sedang dalam kasus persidangan naroba. posisi di jawa timur

    • Bapak datang ke BNNK setempat atau ke BNNP Jawa Timur, mereka memiliki staf khusus yang menangani kasus pecandu. BNNP/BNNK memiliki kewenangan untuk meminta institusi terkait seperti RS dan Rehabilitasi memeriksa dan memberikan surat rekomendasi ketergantungan…

      • apa gunanya surat rehab..saudara saya kasasi di MA jamping semua putusannya …gathelli semuaaaaaaaaa……

      • bukan kapasitas kami menjawab… karena itu pun sedang kami perjuangkan… keadilan bagi masyarakat miskin dan marginal… bukan semata keadilan bagi pecandu…

  27. memang tidak ada solusi sama sekali di komunitas ini…ngomong aja…liat di sana di penjara banyak ratusan pecandu di vonis thn…mana keadilan di indonesia…orang goblok semua yang menghakimi gak bisa menganalisa kebenaran mana kadilan yang di gembor-gemborkan…semua kebanyakan pukul rata semua….. 4 thn…4thn.. apa itu..bobrok…sumpah aku sangat prihatin keadilan di negeri ini.. padahal saya liat mereka profesor..DR yang ngadili tapi ya Alloh..kasihan saudara-saudara kita yang gak mampu ..sabar saudara inilah Indonesia..bobrok hukumnya…sok kemintter semua.

    • Mengapa kami harus membantu pecandu yang bermasalah dengan hukum??? sejak 2001 tidak lelah kami menggalang opini publik mengawal amandemen UU tentang narkotika, yang memisahkan hukuman antara pengedar dan pengguna.
      Komunitas kami memang tidak akan memberikan bantuan teknis pendampingan kasus hukum narkotika baik itu tersangka pecandu atau pengedar. Kami akan membantu bila si pecandu ingin berhenti mengkonsumsi narkotika dengan merujuk ke rehabilitasi yang ada. Kalau pecandu tidak mau berhenti dan kemudian tertangkap maka itu resiko dia.
      Semua orang tahu bahwa penegakan hukum kita buruk maka saran kami jangan bermain dengan tindakan-tindakan yang ada sanksi pidananya. Kami tidak akan menghabiskan energi dan waktu untuk menangani kasus hukum pecandu, itu adalah tanggung jawab keluarga.
      Kami saat ini lebih baik menangani anak-anak yatim piatu yang terinfeksi HIV dari orang tuanya, sebagian orang tua mereka adalah pecandu. Anak-anak inilah korban sesungguhnya…
      keluarga anda ada yang pecandu jangan salahkan komunitas lain kalau tidak membantu toh selama ini kalian juga tidak pernah peduli dengan komunitas-komunitas seperti kami yang berjuang mandiri…

  28. Apakah napi yg sdh di vonis hukuman selama 4th 1bln dgn kasus penyalahgunaan narkoba ( ganja ) dgn BB 0,4gr dan dia memiliki surat keterangan dari dokter dapat mengikuti program rehabilitasi dari BNN?Dia sdh menjalani hukuman 9bln,tlng tanggapannya,terimakasih

      • apakah klw kta melakukan PK mengeluarkan biaya? dan apakah napi trsbt dpt mengikuti program rehab jln,apabila bsa apakah mengeluarkan biaya?

  29. Assalamu’alaikum..
    salam kenal untuk DFC..

    saya mau nanya…
    1. sebenarnya maksud dari perincian barang bukti pemakaian 1 hari yang dijabarkan dalam SEMA itu apa…
    misal, disana disebutkan untuk kelompok methamphetamine (shabu) : 1 gram

    nahh apakah maksudnya rehabilitasi dpt diberikan (salah satunya) jika:
    Barang bukti shabu yang ditemukan minimal 1 gram (mulai dari takaran 1 gram ke atas, dengan artian 1 gram yang dimaksud dalam SEMA adalah batasan minimal BB shabu yang harus ditemukan )???
    ATAU
    barang bukti yang ditemukan dari 0,01 sampai maksimal 1 gram(dalam artian 1 gram yang dimaksud dalam sema tersebut adalah batasan maksimal barang bukti yang ditemukan)????

    # kalau saya yang awam (untuk perkiraan awal) mengartikan takaran BB tersebut sesuai dengan option ke-1, karena melihat dari maksud kata-kata “pada saat tetangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari (misal) shabu-shabu seberat 1 gram”

    *mohon jawabannya lengkap dan jelas serta alasannya…

    2. ada nggak ya email atau cp dari DFC yang bisa saya hubungi jika lebih lanjut ada yang perlu saya tanyakan / diskusikan terkait narkotika/SEMA ini, karena kebetulan saya mengangkat judul skripsi terkait SEMA no.4 th 2010 ini,,dan masih banyak yang perlu saya pelajari…

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s