Berikut ini selain kita memahami UU 35/2009 tentang Narkotika maka perlu juga kita memahami UU 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan juga Rancangan UU tentang Hukum Acara Pidana Tahun 2010.

1.   UU Tentang Narkotika, Nomor 35 Tahun 2009

2.   Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

3.   Rancangan KUHAP Tahun 2010

4.   Rancangan KUHAP Tahun 2011

Surabaya, 1-3 Desember 2011

Royal Craft Center – Lantai LG – Royal Plaza 

Selama ini penanggulangan HIV dan AIDS lebih terkosentrasi pada populasi kunci. Populasi anak masih kurang diperhatikan, misal hak anak dalam program PMTCT, ART khusus untuk anak, edukasi tentang kesehatan reproduksi pada anak dan remaja juga masih banyak dianggap tabu, perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi seks dan narkoba, hingga pendampingan kasus anak dan atau remaja bermasalah yang beresiko tinggi melakukan tindakan/perilaku seks bebas dan penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan data dari Kementrian Kesehatan Republik Indonesia sampai bulan Juni 2011 (update data tertanggal 27 Juli 2011), jumlah kumulatif kasus AIDS berdasarkan resiko penularan tertinggi adalah dari hubungan seksual hetero dengan jumlah 14.513 orang dari total jumlah 26.483 orang (54,8%). Kasus AIDS dari faktor resiko transmisi perinatal adalah 742 orang/anak (2,8%). Berdasarkan jenis kelamin kasus perempuan positif mencapai 7.255 orang (27,4%). Berdasarkan usia, total usia anak 0-19 tahun yang terinfeksi HIV/AIDS ada 1.616 orang/anak (6,1%), usia remaja sendiri (15-19 tahun) adalah 821 orang/anak (3%). Usia Produktif 20-39 tahun mencapai 20.630 orang (77,9%), dimana yang masuk kategori orang muda 20-30 tahun 12.288 orang (46,4%). Memperhatikan data di atas ada beberapa situasi yang bisa diasumsikan:

1. Kasus penularan HIV dari Ibu ke bayi cukup signifikan maka perlu adanya perhatian khusus.
2. Jumlah usia produktif 20-39 tahun mencapai 77.9% kasus maka resiko kehamilanpun cukup tinggi, yang artinya resiko penularan kepada bayi bila tidak ada penanganan sejak dini akan cukup tinggi pula.
3. Adanya kasus remaja terinfeksi HIV dan menjadi introspeksi di kalangan keluarga dan dunia Pendidikan.
4. Kasus AIDS di kalangan usia orang muda yang mencapai 46,4% bisa diasumsikan bahwa mereka kemungkinan tertular pada masa remaja.

Pada asumsi 1 dan 2 saat ini telah digalakkan Program PMTCT dimana ada 3 (tiga) Intervensi:

1. Mengurangi jumlah ibu hamil dengan HIV positif
2. Menurunkan viral load/kadar virus serendah-rendahnya
3. Meminimalkan paparan janin dan bayi terhadap cairan tubuh ibu
4. Memaksimalkan kesehatan ibu dengan HIV positif

Mengingat adanya kemungkinan transmisi vertikal dan adanya kerentanan tubuh selama proses kehamilan maka pada dasarnya perempuan dengan positif HIV dianjurkan untuk tidak hamil. Dengan Alasan hak asasi manusia, perempuan ODHA dapat memberikan kepututusan untuk hamil setelah melalui proses konseling. Mulai proses kehamilan, persalinan, dan pasca persalinan, seorang janin/bayi tetap memiliki resiko terpapar. PMTCT dalam perspektif hak asasi ODHA khususnya perempuan ODHA saat ini sangat marak disosialisasikan. Bagaimana dengan perspektif hak asasi anak? Dalam penjelasan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun. Bertitik dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komperhensif maka kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

1. Nondiskriminasi
2. Kepentingan yang terbaik buat anak
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan
4. Penghagaan terhadap pendapat anak.

Pada dasar pemikiran di atas kami menyelenggarakan seminar/dialog terbuka dengan topik bahasan PMTCT dalam perspektif Hak Anak. Acara diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2011, bertepatan dengan Hari AIDS Se-Dunia.

Pembicara yang hadir pada seminar 1 adalah :

1. dr. Yati S. dari Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur

2. Selvin Pancarina – Koordinator Wilayah Jawa Timur Ikatan Perempuan Positif Indonesia (IPPI)

3. Yuliati Umrah, S.IP.  - Direktur Yayasan Arek Lintang (ALIT) Surabaya

Moderator adalah Dr. Ananto Sidohutomo, MARS.

Pada poin 3 dan 4 dapat diperhatikan bahwa penularan HIV di kalangan remaja dan orang muda cukup tinggi. Penularan HIV di lingkungan anak muda faktor paling beresiko adalah seks bebas dan narkotika maka perlu menjadi perhatian keluarga dalam hal ini orang tua dan perhatian kalangan pendidik dalam hal ini guru, karena merekalah orang-orang yang langsung berinteraksi dengan anak/siswa. Penyalahgunaan narkotika seringkali beriringan dengan adanya perilaku seks bebas, maka pendidikan tentang seks sejak dini sudah perlu dilakukan. Pada kesempatan ini kami juga menyelenggarakan seminar/dialog terbuka dengan topik bahasan Peranan Orang Tua dan Guru dalam Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja pada hari ke-2, Jumat, tanggal 2 Desember 2011.

Pembicara pada seminar ke-2 ini adalah :

1.  Drs. H. Arief Sadhono S, M.Psi – Dinas Pendidikan Kota Surabaya

2. Drs. M. Ikhsan, M.Si – Kepala Bapemas KB Kota Surabaya

3. Dr. Ananto Sidohutomo, MARS – Bidadari

Moderatornya adalah dr. Rachmat Hargono – Forum Jejaring Peduli AIDS

Seminar 2 : Peran Orang Tua dan Guru dalam Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja

Materi Seminar :

1.   PMTCT dalam Perspektif Hak Anak – Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur

2.  PAPARAN ADVERSITY Q HIV-AIDS – Dinas Pendidikan Kota Surabaya

Foto dokumentasi Peringatan Hari AIDS Se-Dunia 2011 bisa dilihat di

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.1663035431336.49588.1700745376&type=1

Acara Peringatan Hari AIDS Se-Dunia ini diselenggarakan di Royal Plaza Surabaya (Lantai LG Royal Craft Center) pada tanggal 1-3 Desember 2011. Acara yang mengambil tema Save Children From AIDS ini diselenggarakan atas kerjasama 8 (delapan) Lembaga yang memiliki kepedulian pada masalah AIDS dan Anak, yaitu:

1. Drug Free Community

2. AfterCare MAHAMERU

3. Yayasan Arek Lintang (ALIT) Surabaya

4. Yayasan Bangun Sehat Indonesiaku (YBSI)

5. Bidadari

6. Forum Jejaring Peduli AIDS (FJPA)

7. Couple Community (CC)

8. Organisasi Cinta Kasih Surabaya (ORCIKS)

Didukung oleh :

9. Teater Samudra SMA Barunawati Surabaya

10. JJFM Surabaya dan SMART FM Surabaya

11. Royal Plaza Surabaya

12. Djarum Foundation Sumbangsih Sosial

13. Pelindo III Tanjung Perak Surabaya

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Nomor 1305/MENKES/SK/VI/2011

Tentang Institusi Penerima Wajib Lapor

 Monggo di KLIK….

Berikut ini adalah Daftar Instansi Penerima Wajib Lapor, yang ditunjuk oleh Kementrian Kesehatan Republik Indonesia sesuai amanat UU No. 35/2009 Tentang Narkotika.

 Monggo di KLIK….

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Nomor 2171/MENKES/SK/X/2011

Tentang Tata Cara Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika Tahun 2011

 Monggo di KLIK….

Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika 

pp-25-tahun-2011-pelaksanaan-wajib-lapor

Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial

sema03.11

After Care Mahameru dulunya adalah After Care Irba Pitoe, digagas oleh BNP Jawa Timur bersama LSM-LSM peduli Narkoba dan AIDS, sepengetahuan saya ada East Java Action (EJA), Yayasan ORBIT, YAKITA,  Yayasan Bina Hati, dan Yayasan Sadar Hati. Aftercare merupakan program pembinaan lanjutan dari Pusat Terapi & Rehabilitasi Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional.

Oktober 2009, Drug Free Community (DFC) dalam hal ini diwakili oleh saya selaku Leader DFC diundang hadir pada pertemuan Aftercare Irba Pitoe untuk diajak serta mendukung program tersebut. Pada pertemuan tersebut ada pergantian pengurus, salah satunya adalah pergantian Koordinator Aftercare, dari saudara Rudy W (EJA) ke saudara Made Wikandana. Pada saat itu saya ditawari untuk menjadi pengurus, tetapi saya keberatan karena kebetulan saya bukan pecandu. Saya memberikan komitmen baik sebagai pribadi dan secara organisasi (DFC), saya akan mendukung program ini. Dengan latar belakang pendidikan, organisasi, dan pekerjaan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat, saya berharap bisa memberikan kontribusi yang baik.

Sebagai sebuah program Negara tentunya After Care Irba Pitoe ini mendapatkan sarana penunjang pembinaan, baik berupa dana dan natural, dalam hal ini adalah hibah seperangkat alat broadcast (Keputusan Kepala BNN No: KEP/21/XII/2009/BNN). Pada pertengahan tahun 2010 ada masalah dalam perkembangannya, diindikasikan banyak pengurus dan anggotanya  masih aktif mengkonsumsi narkoba. Puncak permasalahannya adalah tidak dijinkan After Care Irba Pitoe menempati Rumah di Jalan Irian Barat No. 7 (Irba Pitoe) sebagai Sekretariat. Pada saat itu, baik Pembina dan LSM-LSM penggagas tidak ada yang memberikan solusi bagaiamana kelanjutan program ini, bahkan atas dugaan penjualan asset, maka seluruh asset multi media broadcast disimpan di BNK Surabaya. Inilah hal yang aneh, mengapa harus disimpan di BNK Surabaya bukan di BNP Jawa Timur, sedangkan Aftercare ini adalah program binaan BNP Jawa Timur.

Sebagai bentuk tanggung jawab moral dan komitmen kepedulian pada penanggulangan narkoba sejak tahun 2001 (saat itu aktif di GRANAT), saya mencoba memfasilitasi bagaimana program yang sudah dibiayai Negara ini tidak sia-sia. Ketidakpedulian banyak pihak terhadap kesinambungan After Care Irba Pitoe ini bisa berdampak pada pembubaran atau matinya After Care Irba Pitoe, yang artinya asset yang berharga puluhan atau katanya ratusan juta ini pun bisa jadi akan hangus. Kemudian saya berkoordinasi dengan Kepala Bidang Terapi dan Rehabilitasi BNP Jawa Timur sebagai Pembina After Care Irba Pitoe untuk menyimpan asset tersebut di BNP.

Penarikan atau pengunduran diri pengurus After Care Irba Pitoe terjadi besar-besaran meskipun saat review pengurus mereka menyatakan bersedia tetapi ternyata tidak diikuti dengan tindakan, hingga tinggal beberapa orang saja, terakhir Koordinatornya harus ke Bali karena mendapatkan pekerjaan yang lebih layak dan pantas. Pengunduran diri juga dikarenakan bahwa sebagian anggota adalah klien rumatan metadon. Sebuah dilema satu sisi bahwa Aftercare adalah program lanjutan pasca tertapi artinya pengurus dan atau anggota aftercare seharusnya adalah sudah terlepas dari ketergantungan narkoba, tetapi kenyataannya sebagian besar justru mereka masih mengikuti program subtitusi metadon.

Sebuah pemberdayaan masyarakat sepengetahuan saya berarti adalah sebuah pengorganisasian masyarakat, maka penguatan pengorganisasian menjadi hal yang utama pendampingan yang saya lakukan. Organisasi berarti ada lembaga (seyogyanya berbadan hukum), pengurus dan anggota minimal 3 (tiga) orang (Ketua, Sekretaris, dan Bendahara), ada aturan/anggaran dasar, ada kesekretariatan, dan ada program kerja.  Satu persatu saya coba fasilitasi untuk menyelesaikan permasalahan After Care Irba Pitoe. Kelembagaan sebelumnya sudah diaktakan pada Maret 2010 dengan nama After Care Irba Pitoe, dikarenakan tidak lagi menempati kesekretariatan di jalan Irba No. 7 maka mereka merubahnya menjadi After Care Mahameru, yang segera akan dicatatkan kembali perubahan nama ini pada notaris. Pencatatan ini termasuk di dalamnya adalah anggaran dasar organisasi sebagai pengejawantahan aturan organisasi.

Kesekretariatan berikut papan nama resmi pun sudah dibuat, tepatnya bersekretariat di Jalan Raya Darmo 8 A Surabaya. Selanjutnya tugas saya adalah memfasilitasi penyusunan program kerja dan penggalangan dana opersional kegiatan. Fokus program kerja After Care Mahameru adalah Pemulihan dan Pemberdayaan Sosial Ekonomi. Saat ini sedang dipersiapkan penyusunan proposal-proposal yang akan didistribuskan kepada pihak-pihak terkait yang peduli. Program kerja pemberdayaan social ekonomi ini diprioritaskan dalam bentuk workshop wirausaha mandiri, dengan harapan mendapatkan dukungan dari CSR/Program Kemitraan Perusahaan.

Sampai saat ini memang belum dilakukan penjangkauan kembali secara langsung kepada pecandu untuk bergabung di Aftercare, pertimbangannya adalah masih dalam proses pemberkasan usulan proposal program kerja. Untuk sementara kami ingin mengoptimalkan asset yang sebenarnya dimiliki Aftercare yaitu seperangkat alat multimedia broadcast, untuk Kelompok Usaha Bersama Broadcast. Sebuah dilema pada saat saya mendampingi Aftercare untuk meminta asetnya yang disimpan di BNP Jawa Timur, ternyata justru berkembang isu bahwa saya memanfaatkan pecandu untuk keuntungan pribadi dan atau organisasi DFC.

Sejak saya di GRANAT hingga saat ini di DFC, dua organisasi ini adalah organisasi swadaya murni anggota dan pengurusnya. Kami tidak menerima dana APBN/APBD dan Lembaga Donor manapun. Satu kali pernah di GRANAT Kota Surabaya kita disumbang Walikota Bambang, DH. untuk kegiatan kampanye Festival Band Stop Narkoba bekerja sama dengan TVRI.

DFC sendiri sampai saat ini sejak masih aktif dengan bendera GRANAT Kota Surabaya kita melakukan pembinaan pada pecandu, dan hasilnya adalah sebagian besar dari mereka sudah cukup mandiri dengan memiliki usaha sendiri. Saat ini mereka bergabung dalam usaha bersama yang mereka berikan nama House Of Rangga, mereka melayani foto copy dan pengetikan, pengadaan dan service komputer, service elektronik, dan advertising kerjasama dengan percetakan. Salah satu hasil kerja mereka adalah papan nama DFC dan ACM yang terpasang di Sekretariat. Kelompok Usaha Bersama inilah yang kita akan support mendukung program pemberdayaan pecandu dalam pengembangan usaha broadcast dan workshop wirausaha lainnya.

Saat ini, kami juga ada peluang dari penasihat DFC sekaligus Ketua Yayasan Bangun Sehat Indonesiaku (YBSI) untuk mengajukan proposal pelatihan dan pengadaan alat service motor dari salah satu perusahaan otomotif di Indonesia, yang sudah seringkali bekerjasama dengan YBSI dan atau DFC. Pada saatnya bila semua telah siap, kami akan melakukan penjangkauan ke Pecandu. DFC sendiri tidak fokus pada pemberdayaan sosial ekonomi pecandu, maka program ini jelas akan menjadi program After Care Mahameru.

Salah satu prioritas program After Care Mahameru adalah pemulihan, program ini sedang dalam proses pelaksanaan. Kami mengundang salah satu pecandu yang telah menjalani program rehabilitasi di Bali untuk mendukung program pemulihan ini. Kedepan After Care Mahameru dapat menjadi Center atau Rumah Singgah bagi teman-teman pecandu yang membutuhkan tempat untuk pemulihan.

Kedepan akan dilakukan perubahan strategi, konsep ideal adalah bahwa anggota aftercare adalah pecandu yang telah menjalani terapi dengan kata lain telah melakukan pemulihan untuk abstinen, sehingga menjadi dilemma ketika sebagian besar adalah masih aktif mengikuti program subtitusi. Salanjutnya akan dilakukan perubahan pendekatan siapapun pecandu akan diterima untuk program workshop wirausaha, dengan pertimbangan pengalihan ketergantungan narkoba dengan kegiatan produktif ekonomi. Dalam hal ini program pemulihan berjalan seiring dengan program pemberdayaan sosial ekonomi.

Pada dasarnya, saya sebagai pendamping After Care Mahameru tidak terlalu memiliki masalah atau hambatan di dalam pelaksanaan program After Care Mahameru kedepan. Masalah dana yang seringkali menjadi alasan klise sebuah program pendampingan/pemberdayaan tidak menjadi alasan yang membenarkan tidak ada aktifitas atau kegiatan. Setiap kegiatan pasti butuh dana, tetapi bukan mutlak tanpa kucuran dana segar kemudian menjadikan tidak bisa berkegiatan. Budaya penjangkauan yang selalu ada iming-iming uang transport memang menjadikan hambatan untuk melakukan penjangkauan ke mereka. Masih banyak pecadu yang belum terjangkau terutama di luar penasun, akan mejadi alternatif sasaran penjangkauan ke depan.

Permasalahan yang lain, meskipun ada tetapi tidak prinsip buat saya adalah persepsi bererapa pihak yang menuduh saya mencari keuntungan di dalam pendampingan After Care Mahameru. Tuduhan seperti ini buat saya mengulang tuduhan di masa lalu saat saya sebagai Sekretaris Eksekutif DPC GRANAT Kota Surabaya, bahwa GRANAT mendapat banyak sumbangan. Saya persilahkan kepada siapapun pada saat itu yang bisa membuktikan ada yang memberikan donasi di luar pengurus GRANAT, apalagi bila saya tidak bisa mempertanggungjawabkan. After Care Mahameru memang mendapatkan dana pembinaan, Insya Allah apa yang saya pegang dapat saya pertanggungjawabkan secara Hukum Negara dan Hukum agama saya.

Dengan Bismillahirahmanirrahim, meskipun banyak tudingan bahwa saya mencari keuntungan di dalam program pendampingan pemberdayaan pecandu ini, saya akan tetap malakukan pendampingan program aftercare ini dalam organisasi After Care Mahameru. Bagi saya semua tuduhan-tuduhan tersebut hanyalah ujian Allah yang Insya Allah saya akan mampu menjalani. Saya tidak akan membuktikan apapun kepada pihak manapun, karena apa yang saya lakukan dan dilakukan seluruh anggota Drug Free Community semata pengabdian buat Negeri ini… Dari Kita… Oleh Kita… Untuk Bangsa…

Mila M. Djamhari

Sekretaris ACM, Direktur Yayasan Alit, Sekretaris KPA Sidoarjo, dan Leader DFC (Fasilitator ACM)

Sidoarjo, 11 Pebruari 2011, sebuah diskusi lesehan sederhana di KPA Sidoarjo, hadir pada saat itu Sekretaris Komisi Penangggulangan AIDS Kabupaten (KPAK) Sidoarjo beserta stafnya, Badan Narkotika Propinsi Jawa Timur yang diwakili dari Bidang Terapi dan Rehabilitasi, Direktur Yayasan Alit Surabaya, Sekretaris dan Fasilitator After Care Mahameru (ACM) Jawa Timur, Jaringan pecandu Sidoarjo beserta pendampingnya dari Yayasan Bina Hati (YBH). Diskusi kali ini mengambil tema pemberdayaan korban NAPZA/Narkoba di masyarakat. Tema ini sebagai tindak lanjut diskusi trimester tiga bulan yang lalu saat ACM diundang sebagai narasumber, saat itu ACM memberikan materi motivasi, diharapkan para pecandu mulai berpikir untuk pemulihan.

Pertemuan Jaringan Pecandu di Sidoarja (Binaan KPA Sidoarjo)

Sebagai kelanjutan tema sebelumnya motivasi pemulihan, ACM pada diskusi kali ini memfasilitasi berbagai pihak untuk bisa melakukan sinergi program pemberdayaan bagi pecandu jaringan KPA Sidoarjo. KPA Sidoarjo dengan program Harm Reductionnya memiliki jaringan pecandu terutama pecandu IDU, yang pendampingannya bekerjasama dengan YBH. Selama ini program HR seringkali identik dengan pelayanan jarum suntik steril dan terapi/rumatan metadon. Sebagai program kesehatan untuk mengurangi dampak/resiko penularan HIV di kalangan pecandu IDU (penasun) seolah menafikan pemulihan dan pemberdayaan di kalangan penasun itu sendiri.  Bagaimana konsep pemberdayaan bisa diimplementasikan pada para pecandu bila mereka masih terjebak ketergantungan pada narkoba.

Badan Narkotika Propinsi Jawa Timur dalam bidang terapi dan rehabilitasi memiliki konsep program Workshop Aftercare, sebuah program yang memfasilitasi para pecandu dalam program kelanjutan terapi untuk pembekalan ketrampilan sekaligus bengkel produksi dengan orientasi kewirausahawan. Program Workshop yang direncanakan akan diselenggarakan di komplek Kantor BNP Jawa Timur ini sudah melakukan penjajagan kerjasama dengan dinas-dinas terkait mulai dari Disnaker, Disperindag, dan juga Dinas Koperasi Jawa Timur. Yayasan Alit sendiri adalah lembaga yang memiliki kepedulian pada pemberdayaan anak-anak jalanan dan komunitas marginal. Dalam perkembangannya Yayasan Alit mampu mengembangkan konsep kewirausahawan di kalangan anak-anak dan atau komunitas dampingannya. Mereka memiliki akses pasar untuk pemasaran hasil produksi binaan mereka, bahkan sampai menembus pasar luar negeri. Outlet mereka menempati tempat yang cukup besar di Pusat Kerajinan di Plasa Royal Surabaya (http://www.facebook.com/album.php?fbid=181126518592401&id=100000851621876&aid=35062).

Outlet Bambu milik Yayasan Alit di Plasa Royal

Outlet Handycraft Yayasan Alit di Plasa Royal

Aftercare sebagai program kelanjutan pemulihan terutama di bidang, psikis, sosial, dan ekonomi melihat ada potensi-potensi yang bisa dioptimalkan untuk pemulihan dan pemberdayaan di kalangan pecandu. Didorong rasa kepedulian terhadap teman-teman pecandu ACM mencoba mensinergikan lembaga-lembaga tersebut di atas dalam satu program yaitu pemberdayaan korban NAPZA/Narkoba. Diskusi dibuka oleh Sekretaris KPA Sidoarjo yang begitu terbuka untuk bekerjasama dengan pihak manapun untuk mendukung pemberdayaan pecandu dalam jaringan pembinaannya.

Pada paparan yang disampaikan Direktur Yayasan Alit Yuliati Umrah, S.Ip. dijelaskan bahwa untuk menjadi pengusaha tidak harus dengan modal dana, yang utama adalah justru niat. Beliau menjelaskan pengalaman dari binaannya yang pendidikannya rendah mampu membuka usaha kerajinan/handycraft hanya dari memanfaatkan limbah yang ada. Yayasan Alit siap memberikan pelatihan kewirausahawan berikut akses pemasaran hasil produksinya.

BNP yang disampaikan drg. Vitria pun senada dengan Yayasan Alit tentang utamanya niat sebagai modal utama melakukan wirausaha. BNP Jawa Timur hanya akan memfasilitasi dalam bentuk fasilitas tempat, pelatihan, dan natural barang untuk produksi. Sesuai namanya Workshop Aftercare diharapkan yang terlibat dalam pelatihan dan produksi tersebut sudah dalam kondisi berhenti pakai. BNP tidak menutup mata keberadaan sebagian teman-teman pecandu aktif dan atau yang mengikuti terapi metadon, mereka juga ditawari untuk mengikuti program pemulihan.

BNP Jawa Timur mensosialisasikan program Workshop Aftercare

ACM melihat kondisi di atas bukan sebagai kendala untuk mengakomodasi teman-teman yang masih aktif pakai/terapi metadon, selama teman-teman pecandu benar-benar memiliki komitmen untuk berwirausaha dalam program Workshop ini maka akan diupayakan untuk mendapatkan kebijaksanaan dari pihak BNP bagi teman-teman pecandu dispensasi selama proses membangun motivasi dan pelatihan kewirausahawan sambil jalan mereka juga mulai proses pemulihan untuk berhenti pakai.

Sekarang semua kembali pada niat dan komitmen teman-teman pecandu dan juga lembaga-lembaga yang memfasilitasi mereka, program HR mestinya memilki nilai tambah bagi pecandu bukan hanya sekedar pengurangan resiko penularan HIV melalui jarum suntik tidak steril melainkan mampu berfungsi untuk pemulihan pecandu itu sendiri dari ketergantungan, yang selanjutnya pemberdayaan sosial dan ekonomi mereka.

Peserta pertemuan trimester Jaringan Pecandu Binaan KPAK Sidoarjo

Peserta pertemuan trimester Jaringan Pecandu Binaan KPAK Sidoarjo

Salam,

Mila M. Djamhari

Fasilitator After Care Mahameru

]]> http://dfcsurabaya.wordpress.com/2011/02/15/sinergi-program-harm-reduction-dan-pemberdayaan-korban-pecandu/feed/ 1 dfc surabaya ACM kpa1 alitI alitH kpa6 Photo 0170 Photo 0169 http://dfcsurabaya.wordpress.com/2011/02/07/siapa-takut-bikin-rehabilitasi-versi-sakkareppe-dewe/ http://dfcsurabaya.wordpress.com/2011/02/07/siapa-takut-bikin-rehabilitasi-versi-sakkareppe-dewe/#comments Mon, 07 Feb 2011 16:46:45 +0000 drug free community http://dfcsurabaya.wordpress.com/?p=865 ]]> Masih ingat bagaimana saat aku diterima sebagai Sekretaris Eksekutif DPC GRANAT (Juni 2001) sama sekali nol pengetahuan tentang narkoba apalagi tentang terapi ketergantungan narkoba… sebagai SE mestinya aku cuma bertanggungjawab pada operasional sekretariat, yang saat ini menjadi sekretariat DFC. Dengan latar belakang pekerjaan sebelumnya di bidang community development dan didukung latar belakang “skol” antropologi ditambah lagi aktifitas aku di berbagai organisasi sosial dan politik, sekedar menjadi SE bukanlah sebuah pilihan yang baik. Dewan Pimpinan Cabang Kota Surabaya dan Dewan Pimpinan Daerah Jawa Timur GRANAT memberi kesempatan banyak buat aku mengaktualisasi diri di GRANAT.

Langkah pertama untuk belajar tentang narkoba adalah dari para sahabat aku, yang ternyata selama ini mereka adalah pecandu. Selama ini aku memang tidak pernah mengerti terlalu banyak kehidupan mereka. Langkah kedua, belajar dari internet yang saat itu belum cukup banyak memberikan informasi tentang narkoba. Langkah ketiga, duduk mendengarkan kuliah private dari para pengurus GRANAT baik tingkat Surabaya maupun tingkat Jawa Timur. Semua tentang narkoba mulai dari aspek medis, sosial, hukum, dan rehabilitasi dituangkan ke dalam otak aku… Apakah hanya cukup dengan mendengarkan mereka???? jawabnya pasti adalah TIDAK.

Pooling-pooling saat sosialisasi bahaya narkoba aku lakukan untuk mengetahui sejauhmana perkembangan pengetahuan dan kasus narkoba. Focus Group Disscusion di kalngan pecandu adalah ilmu yang berharga. Kontrol hukum di Kepolisian, Kejaksaaan, dan PN adalah santapan wajib, sampai kajian kasus proses peradilan narkoba di lingkungan Kota Surabaya berdasarakan data kualitatif mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, dan PN. Investigasi laporan dari masyarakat tentang peredaran gelap narkoba sampai ikut dalam tim razia narkoba di diskotik adalah ilmu tersendiri buat aku.

Tentang Rehabilitasi, DPD GRANAT Jatim pernah memilikinya. Drop In Center Yayasan Insan Pengasih Indonesia, Inabah Suralaya, dan Wahana Kinasih sangat terbuka untuk aku belajar pada mereka. Kajian tentang rehabilitasi di Surabaya pun pernah aku lakukan. Apakah cukup puas sampai disini???? jawabnya pasti TIDAK. Mengakomodasi pecandu-pecandu yang ingin berhenti dan menjadi relawan GRANAT adalah laboratorium hidup tentang dunia pecandu dari dekat. Hidup sehari-hari bersama mereka dengan segala tipu daya dan manipulasi mereka menjadi pemahaman baru tentang “kecerdasan” mereka. Sebagian besar dari mereka berusia remaja/muda. Segala daya dan upaya untuk menghentikan mereka dari kecanduan dengan pemahaman yang terbatas aku miliki maksimal aku lakukan.

Ilmu tidak pernah gratis, semua butuh proses dan biaya. Kehilangan barang-barang kantor karena dicuri pecandu adalah sebuah nilai yang harus ditebus, selain waktu, tenaga, dan pikiran aku untuk pendampingan sekaligus observasi mereka. Aku tidak ingin berbangga apalagi untuk sombong bahwa dengan kerjasama yang cukup manis di seluruh jajaran Pengurus dan Relawan GRANAT, kami “berhasil” menghentikan kecanduan sebagian dari mereka. Saat ini mereka cukup mandiri tanpa bantuan dana dan pelatihan dari lembaga manapun selain dari GRANAT pada saat mereka menjadi bagian dari GRANAT. Ada yang jadi broker, ada yang jadi tukang service komputer, dan ada yang jadi manager marketing salah satu property, bahkan saat ini mereka masih saling mendukung sesamanya dengan membentuk kelompok usaha bersama. Menjadikan mereka berhenti dan memotivasi mereka untuk berdaya adalah hal terindah yang aku dapatkan dari sekian tahun di dunia penanggulangan narkoba. Apakah itu sudah cukup???? Manusia yang berpikir dan selalu ditambah ilmunya tiap hari, akan menjadi zalim bila hanya puas berbuat sampai disini.

House of Rangga... KUBE alumni relawan DPC GRANAT Surabaya

Aku sadar bahwa dulu banyak dari “klien” aku adalah anak muda maka pencarian ilmu tentang ketergantungan narkoba di kalangan orang dewasa menjadi sebuah target berikutnya. Pemahaman tentang pecandu di kalangan dewasa banyak belajar di lingkungan para sahabat aku tetapi itu belum cukup. Tidak lagi beraktifitas di GRANAT Kota Surabaya tidak menjadi alasan untuk berhenti belajar dan belajar tentang narkoba dan terapi ketergantungan narkoba. Bersama bendera DFC ada kesempatan kembali untuk melakukan kajian dan pengembangan tentang terapi ketergantungan narkoba. Bila magang di lembaga rehabilitasi resmi milik pemerintah ditolak mentah-mentah, apakah harus berhenti untuk berbuat, jawabnya adalah tidak.

After Care Irba Pitoe/Mahameru menjadi sebuah kawah candradimuka pemahaman pragmatis aku tentang dunia pecandu dikalangan usia dewasa. Banyak terjadi perdebatan antara aku yang non pecandu dengan kalangan pecandu tentang masalah adiksi. Tanpa mengurangi hormat dan menghargai perspektif mereka, aku memiliki pemahaman yang berbeda dengan mereka. Dengan latar belakang antropologi (ilmu tentang manusia/nilai) dan community development mempengaruhi perspektif aku memahami tentang masalah adiksi.

Mantan Pecandu (House of Rangga - After Care Mahameru Jatim) mengerjakan pemesanan papan nama

Terima rental, percetakan, sampai service komputer dan elektronik. Keterbatasan modal bukan berarti alasan untuk berhenti berdaya

Aku akan melakukan apa yang ingin aku lakukan tentang terapi dan rehabilitasi ketergantungan narkoba, tanpa mengurangi tanggungjawab aku sebagai Leader DFC. Apa yang aku lakukan masih dalam garis organisasi, yang aku yakin akan didukung oleh tim DFC. Siapa takut bikin terapi dan rehabilitasi ketergantungan narkoba versi aku, versi “sakkareppe dewe” alias versi antropologi (orientasi Nilai). TR Holistik… Kajian dan pengembangan terapi berbasis antropologi.

Catatan :

Terapi ini adalah terapi alternatif dan tidak rawat inap, kecuali saat proses detoksifikasi (kurang dari satu bulan).

Hormat aku untuk Guru-guruku di bidang Narkoba dan Comdev :

1. Alm. Bapak Sony (Care Internasional)

2. Alm. Bapak Eddy Pirih (Ketua DPD GRANAT Jatim)

3. Alm. Bapak Slamet, SH. (Mantan Jaksa, Dosen Pasca Sarjana Hukum UNAIR, dan DPD GRANAT Jatim)

4. Bapak Sonny Wibisono (Mantan Ketua DPC GRANAT Surabaya)

5. Bapak dr. Eddy Sofyan Herman (dokkes Polrestabes Surabaya dan DPD GRANAT Jatim)

6. Bapak Singky Suwadji (Mantan Sekretaris DPD GRANAT Jatim)

7. Bapak Henry Yosodiningrat, SH. (Ketua DPP GRANAT)

8. Sdr. Ibrahim (mantan Staf DIC YIPI)

9. Sahabatku (Legowo, Arman, Totok, dan Fadjar)

10. Seluruh Relawan GRANAT termasuk di dalamnya yang mantan pecandu

11. Seluruh Relawan DFC (kalian juga guru buat aku)

12. Sahabat sekaligus mitra kerjaku (Made dan Rollys)

13. Bapak dr. Rahmat Hargono (Guru Pertamaku tentang AIDS)

14. Bapak Dede Oetomo M.Pd. (Guruku tentang NILAI dan HEGEMONI)

15. Bapak dr. Hisnisdarsyah (guru sekaligus mitra kerja)

Mila M. Djamhari, S.Sos.

Rekomendasi dan Rancangan  Program CBT di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi

Pelaksana Harian Badan Narkotika Propinsi Jawa Timur

2010

Dari temuan data hasil kajian cepat dapat dipetakan permasalahan narkoba di Kecamatan Genteng yang harus menjadi skala prioritas untuk segera ditangani;

1. Penyalahgunaan obat batuk dextro di kalangan pelajar di Kecamatan Genteng
2. Penyalahgunaan prosedur pengkonsumsian subutex sebagai terapi subtitusi
3. Kurang pedulinya pencandu yang teridentifikasi positif HIV untuk melakukan kontrol kesehatan
4. Kebutuhan terapi dan rehabilitasi
5. Tidak optimalnya program P4GN di Kabupaten Banyuwangi karena tidak adanya alokasi anggaran khusus.

Penyalahgunaan dextro di kalangan pelajar di Kecamatan Genteng cukup marak bahkan sudah mulai terjadi pemaksaan antar pelajar. PKJM-KKO mengungkapkan bahwa 2 (dua) tahun terakhir ini pasien gangguan jiwa karena bahan adiksi banyak didominasi dari panyalahguna dextro kurang lebih jangka pemakaian dua tahun, sebagian besar mereka dari Kecamatan Muncar. Kalau dibiarkan maka kondisi serupa akan dialami oleh pelajar dari Kecamatan Genteng. Parahnya lagi adalah akan muncul pecandu-pecandu baru di mulai dengan penyalahgunaan dextro, yang dijual bebas di apotik dan toko obat.

Subutex sebagai terapi subtitusi dalam rangka mengurangi dan atau mencegah penularan HIV sebagai dampak dari penyalahgunaan narkoba dengan jarum suntik, yang seharusnya dioral di bawah pengawasan dokter terlatih ternyata disalahgunakan dengan tetap disuntik. Hal ini akan menyebabkan penggumpalan dan pecah pembuluh darah, benjolan pada kelenjar getah bening, dan kematian akibat OD dan atau intoksikasi.

Jumlah pecandu narkoba positif HIV di Kabupaten Banyuwangi ada 104 orang, yang tidak teridentifikasi jauh lebih besar. Sedikitnya jumlah pecandu putaw dan sabu di Kecamatan Genteng 140 orang, mereka sangat beresiko tertular HIV dikarenakan modus penyalahgunaan putaw dan sabu adalah menggunakan jarum suntik. Pada saat observasi lapangan setidaknya kami menemukan lebih dari 10 pecandu positif HIV, bahkan dua diantaranya dalam kondisi kritis dan jarak dua minggu saat laporan ini ditulis kami mendapatkan informasi keduanya sudah meninggal. Disampaikan dari Klinik/Poli VCT RSUD Genteng bahwa ODHA dari kalangan pecandu adalah kelompok yang jarang melakukan control kesehatan.

Terapi dan rehabilitasi bagi pecandu narkoba di Kecamatan Genteng sudah menjadi kebutuhan baik bagi pecandu, keluarga, dan atau masyarakat. Pecandu pada dasarnya juga sudah lelah secara fisik dan ekonomi mereka ingin berhenti, meskipun sebagian dari mereka lebih memilih terapi subutex atau metadon karena tidak tahan sakit saat pemutusan obat. Orang tua dan atau keluarga juga lelah dan trauma dengan kondisi anggota keluarganya yang kecanduan. Masyarakat juga semakin ketakutan bila itu akan menimpa anak atau saudara mereka.

Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Kabupaten Banyuwangi tidak optimal karena tidak ada alokasi anggaran yang menyertai pembentukan Badan Narkotika Kabupaten. Program P4GN masuk di masing-masing kedinasan, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, Dinas Sosial. Sedangkan BNK sendiri di dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan mengalami kesulitan dalam mengakses anggaran. Hasil FGD di kalangan Stakeholder Kabupaten tidak dapat menjanjikan program-program penanggulangan narkoba di luar rutinitas yang sudah dilakukan karena terkait dengan kebijakan secara keseluruhan Pemerintah Daerah Banyuwangi sendiri, terlebih baru berlangsung suksesi Kepala Daerah atau Bupati.

5.1. REKOMENDASI

Dari identifikasi permasalahan di atas maka rekomendasi kami sebagai berikut;

1. Penyelenggaraan Terapi dan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat atau Community Based Therapy (CBT) secara komperhensip dan holistik di Kecamatan Genteng.
2. Advokasi kebijakan perencanaan program pembangunan daerah Kabupaten Banyuwangi yang berpihak pada program P4GN.

Penyelenggaraan program CBT sudah menjadi kebutuhan yang mendesak memperhatikan perkembangan kasus narkoba yang terjadi di Kecamatan Genteng. Program CBT sendiri bukan hanya semata untuk pemulihan pecandu aktif tetapi juga untuk pemberdayaan pasca pemulihan pecandu dan keluarga,  penguatan ketahanan keluarga dan atau masyarakat, penguatan ketahanan sekolah, dan pengembangan jejaring kerja sama untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Masalah narkoba bukan masalah sederhana yang hanya bisa diselesaikan oleh masyarakat sendiri, masalah narkoba adalah masalah besar yang melibatkan berbagai aspek, mulai aspek medis, sosial budaya, ekonomi, keamanan, dan hukum. Penyelenggaraan CBT perlu dukungan dari berbagai pihak terutama stakeholder Kecamatan dan Kabupaten. Diharapkan ada upaya-upaya yang mendorong adanya kebijakan dalam penyusunan perencanaan program pembangunan daerah yang memasukkan program P4GN di dalam renstradanya. Penguatan BNK meliputi penguatan kelembagaan, penguatan SDM, dan penguatan anggaran merupakan bagian dari kebijakan yang akan mendukung keberhasilan program CBT. Permasalahan narkoba dan penanggulanggannya diharapkan satu pintu dengan mengintegrasi dan atau mensinergikan seluruh dinas dan lembaga terkait dalam Master Schedule P4GN Kabupaten Banyuwangi.

5.2. RANCANGAN PROGRAM CBT

Rancangan Program Terapi dan Rehabilitasi Berbasis Komunitas atau Community Based Therapy (CBT) dilakukan secara komperhensip dan holistic dimana keterlibatan masyarakat menjadi penentu keberhasilan dari program CBT ini. Pemerintah dalam hal ini Badan Narkotika Nasional (BNN) beserta jajarannya BNNP/BNK dan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi adalah fasilitator atau mediator yang memfasilitasi upaya-upaya yang diselenggarakan dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan oleh masyarakat. Sebagai awal sebuah program CBT diharapkan BNN dan atau Pemda memfasilitasi bukan saja penguatan SDM (Capacity Building) pelaksana CBT di Kecamatan Genteng dengan pelatihan-pelatihan yang menunjang pelaksanaan CBT, misal pelatihan konselor, pengorganisasian, penjangkauan, hingga advokasi hukum, tetapi juga memberikan dukungan pembiayaan sebagai stimulan. Berikut ini adalah tabel dari Rancangan Pengembangan Program community Based Therapy (CBT);

Rancangan program pengembangan CBT ini secara sederhana dibagi dalam 6 (enam) aspek secara bertahap dan juga simultan, yaitu; Workshop CBT, Pemulihan Pecandu, After Care, Penguatan Ketahanan Keluarga dan Masyarakat, Penguatan Ketahanan Sekolah, dan Networking. Workshop CBT bertujuan untuk membangun kesepahaman dan komitmen kepedulian dimana output nya adalah terbentuk Relawan CBT, yang akan menjadi tulang punggung pelaksanaan CBT di Kecamatan Genteng. Relawan CBT ini adalah masyarakat Kecamatan Genteng sendiri yang memiliki kepedulian terhadap pelaksanaan program CBT. Setelah terbentuk relawan maka dilakukan penguatan kapasitas relawan di dalam penanganan masalah CBT dengan pembekalan/pelatihan tentang pengorganisasian, konseling, penjangkauan, dan advokasi hukum. Workshop ini juga bertujuan untuk menyusun Master Plan Strategi dan Rencana Kerja CBT.

Tahap berikutnya adalah Pemulihan Pecandu dan After Care pasca pemulihan, tahapan ini bertujuan untuk memutus ketergantungan narkoba (rehabilitasi medis), pemulihan psikis dan sosial, dan dilanjutkan pemberdayaan sosial ekonomi. Rehabilitasi medis atau detoksifikasi bisa dilakukan bekerjasama dengan Puskesmas Genteng Kulon atau RSUD Genteng. Penguatan kapasitas paramedis untuk menguasai penatalaksanaan pada penyalahgunaan narkoba menjadi prioritas. Jangka waktu untuk detoksifikasi adalah antara 1 (satu) minggu – 1 (satu) bulan selanjutnya dikembalikan kepada masyarakat dalam hal ini adalah Relawan CBT untuk membangun motivasi dan orientasi tujuan hidup serta pembekalan-pembekalan ketrampilan usaha dan atau wirausaha.

Penguatan ketahanan keluarga dan masyarakat serta penguatan ketahanan sekolah dapat dilakukan secara bersamaan dengan tahapan pemulihan dan after care karena sasarannya berbeda. Tujuan dari penguatan ketahanan keluarga dan masyarakat adalah (1) Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk memberikan dukungan pada pemulihan pecandu; (2) Menciptakan lingkungan masyarakat yang aman bagi tumbuh kembang anak dan remaja; dan (3) Advokasi Hukum dalam bentuk pendampingan sadar hukum.

Selain penguatan ketahanan pada keluarga dan masyarakat perlu juga dilakukan penguatan ketahanan sekolah karena bagaimanapun sekolah adalah bagian dari lingkungan tumbuh kembang anak dan atau remaja. Ditemukannya kasus penyalahgunaan dextro dan sex bebas di lingkungan pelajar maka sudah saatnya sekolah mulai turut peduli di dalam pengawasan dan pembinaan siswa berkaitan dengan pencegahan dan penanganan kasus bila siswa terlibat penyalahgunaan dan atau bermasalah dan beresiko tinggi terpengaruh penyalahgunaan narkoba. Penguatan kapasitas guru terhadap masalah narkoba dan pendampingan/konseling perlu diberikan.

Aspek atau tahapan terakhir adalah networking atau pengembangan jaringan guna mensinergikan segala potensi untuk mewujudkan misi dari CBT khususnya dan pemberdayaan masyarakat pada umumnya. Pengembangan jaringan dilakukan untuk memperoleh akses informasi dan pembiayaan. Pengembangan jaringan ini bisa diperoleh dari lembaga pemerintah yang khusus menangani masalah narkotika yaitu BNN beserta jajaran vertikalnya BNNP Jawa Timur dan BNNK Banyuwangi. Selain itu pengembangan jaringan bisa juga dilakukan dengan menggandeng Coorperate Social Responsible (CSR) dan atau LSM/NGO baik dari dalam dan atau luar negeri.

FGD Stakeholder Kecamatan

FGD Stakeholder Kecamatan dibuka Bapak Camat dan Kapolsek Genteng

FGD Stakeholder Kabupaten Banyuwangi

FGD Stakeholder Kabupaten Banyuwangi dihadiri Kalakhar BNK