Kawan PELANGI

Memanusiakan Manusia Indonesia

Gerakan Legalisasi Narkotika Atas Nama Advokasi Korban Napza dan Harm Reduction…

11 Komentar

Peredaran narkotika diatur dalam UU No. 35/2009, narkotika legal untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terapi pengobatan. Negara mengatur peredaran narkotika dalam rangka melindungi warganya dari dampak penyalahgunaan narkotika. Narkotika adalah obat, secara prinsip disatu sisi obat memberi manfaat positif meringankan, mengurangi, dan atau menyembuhkan rasa sakit. Disisi lain tidak ada satupun zat dalam obat yang tidak memberi dampak pada organ tubuh yang lain terutama susunan saraf pusat, disatu sisi menyembuhkan disisi lain memberi dampak merusak pada organ tubuh yang lain. Obat atau narkotika harus dikonsumsi sesuai terapi medis untuk kepentingan penyembuhan karena obat atau narkotika juga memiliki efek mempengaruhi susunan saraf pusat yang menyebabkan ketergantungan.

Mengkonsumsi obat atau narkotika secara berlebihan tidak sesuai dosis dan mengkonsumsi obat atau narkotika bukan untuk kepentingan penyembuhan disebut dengan penyalahgunaan. Penyalahgunaan obat secara berlebihan memberi dampak ketergantungan dan jangka panjang adalah kerusakan yang serius pada organ-organ tubuh seperti ginjal, hepatitis, jantung, dan kerusakan otak permanen. Lebih lanjut dampak ketergantungan obat atau narkotika juga meluas ke berbagai aspek, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan keamanan.

Sebagai bentuk tanggungjawab negara terhadap rakyatnya maka peredaran narkotika di luar kebutuhan pengembangan ilmu pengetahuan dan terapi medis adalah dilarang alias ilegal. Bila faktanya banyak beredar narkotika secara bebas yang disalahgunakan dikonsumsi bukan untuk kebutuhan terapi medis maka disebut dengan peredaran gelap, yang berlaku ketentuan pidana. Saat ini marak bermunculan gerakan-gerakan legalisasi narkotika yang justru bukan untuk kepentingan medis. Gerakan-gerakan ini secara sistematis berargumentasi atas nama Advokasi Korban Napza dan program penanggulangan AIDS Harm Reduction.

Harm Reduction merupakan program universal penanggulangan HIV dan AIDS dengan tujuan mengurangi resiko penularan HIV dari penggunaan narkotika dengan jarum suntik (IDU) bergantian dan atau tidak steril. DFC tidak mendukug program ini dikarenakan program ini tidak memberikan solusi dari masalah ketergantungannya. Advokasi Korban Napza sendiri tidak lain merupakan program pemerintah untuk memfasilitasi pecandu sebagai korban narkotika (napza) untuk memperoleh hak dan atau vonis rehabilitasi, sesuai UU Narkotika No. 35/2009 dan SEMA No. 4/2010.

Banyak LSM-LSM dan atau gerakan-gerakan yang menggusung program tersebut di atas, tetapi bila ditelisik lebih jauh tidak semua LSM-LSM dan atau gerakan-gerakan tersebut memiliki misi yang terbatas pada dua hal tersebut, yaitu penanggulangan penularan HIV dan rehabilitasi pecandu sebagai korban narkotika (napza). Ada misi lain yang digusung atas nama dua program tersebut, yaitu legalisasi narkotika. Gerakan-gerakan yang mengarah ke legalisasi narkotika mulai bermunculan di tahun 2005-2006, dengan dukungan donor dari lembaga-lembaga donor dari Negara Australia. Apakah ada kaitannya dengan kasus Corby dan Bali Nine?????

Kasus Corby…

Schapelle Leigh Corby adalah gadis warga negara Australia yang ditangkap di Bandara Ngurah Rai Bali pada 8 Oktober 2004 karena di dalam tasnya terdapat 4,2 kg mariyuana. Corby dinyatakan melanggar pasal 82 ayat (1) huruf (a) UU No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika. Jaksa menuntutnya hukuman seumur hidup dan denda 100 juta atau subsider enam bulan kurungan.

Pengadilan Negeri Denpasar tidak menjatuhkan hukuman mati ataupun seumur hidup kepada Corby, dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Di tingkat Pengadilan Tinggi hukumannya dikurangi menjadi 15 tahun penjara. Di tingkat kasasi MA hukumannya kembali bertambah menjadi 20 tahun penjara.

Kasus Bali Nine…

Sembilan orang penyelundup Narkoba (heroin) seberat 8.3. kg seharga Empat Juta Dollar Australia ditangkap di Denpasar, Bali pada 17 April 2005. Mereka menjadikan Bali sebagai tempat transit sebelum bertolak ke Australia. Empat orang ditangkap di bandara, satu di dalam pesawat, empat lagi di dalam sebuah bungalow di Bali. Mereka berusia amat muda, 18 hingga 28 tahun, masing-masing adalah Andrew Chan, Myuran Sukumaran, Scott Rush, Marthin Stephens, Matthew Norman, Michael Czugaj, Si Ye Chen, Tach Duc Thanh Nguyen, dan Renae Lawrence.

Pengadilan Negeri Denpasar, Pengadilan Tinggi Bali, dan Mahkamah Agung mengganjar hukuman sembilan orang ini secara bervariasi. Semula di tingkat pengadilan negeri dua orang (Andrew Chan dan Myuran Sukumaran) dijatuhi hukuman mati dan tujuh lainnya dijatuhi hukuman seumur hidup. Belakangan di tingkat banding dan kasasi hukuman berubah menjadi satu orang lagi dijatuhi hukuman mati (Scott Rush), dua tetap dihukum seumur hidup, dan empat lagi dikurangi hukumannya menjadi dua puluh tahun penjara.

Pemerintah Australia sangat berkepentingan untuk melindungi warga negaranya yang berurusan hukum di negara lain (dalam hal ini Indonesia) dan terancam hukuman mati. Mereka akan melakukan berbagai cara untuk membebaskan warga negaranya dari ancaman hukuman mati dan atau hukuman seumur hidup. Sah-sah saja sebagai negara yang bertanggungjawab melindungi warga negaranya melakukan upaya pembebasan tersebut. Mulai dari membangun opini publik tentang pelanggaran HAM atas diberlakukannya hukuman mati, Australia sendiri memang sudah menghapus hukuman mati sejak tahun 1973, dukungan advokasi hukum pada tersangka dua kasus tersebut, hingga loby-loby antar pimpinan pemerintah/negara.

Apakah ada hubungannya dengan gencarnya lembaga-lembaga donor dari Australia membiayai berbagai LSM dan atau gerakan-gerakan di Indonesia atas nama Advokasi Korban Napza dan Harm Reduction, yang secara kebetulan marak muncul tahun 2005-2006. Satu sisi mengatakan diri Korban Napza yang harus direhabilitasi/diobati dari ketergantungan, di sisi lain menuntut legalisasi narkotika yang terbukti secara medis menyebabkan ketergantungan. Legalisasi narkotika di Indonesia secara signifikan akan menguntungkan nasib Corby dan 9 orang kasus Bali Nine, tetapi apakah signifikan dengan harga yang ditebus Bangsa ini???

Kami peduli 3,5 juta pecandu narkotika, mereka berhak direhabilitasi dan tanggungjawab negara memfasilitasi. Kami juga peduli 50 juta generasi muda yang terancam dampak dari penyalahgunaan dari peredaran gelap narkotika, mereka berhak memperoleh lingkungan yang sehat dan kondusif untuk beraktifitas secara positif.

Slank, mereka kaya dan populer nyatanya mereka katakan bahwa narkotika tidak memberikan kebaikan pada mereka, sang ibunda begitu keras mencari pemulihan bagi mereka. Henry Yosodiningrat, pengacara kaya raya ternyata cukup terganggu dengan putranya yang kecanduan narkotika. Ronny Patinasarani, atlit sekaligus pelatih sepak bola yang terbiasa berpacu dalam pertandingan menyerah dan menangis karena putranya kesakitan menahan kecanduan. Iwan Fals, sosok idola jutaan manusia di Indonesia jatuh menangis saat putra pertama meninggal karena narkotika, dan menyatakan penyesalan tidak mampu melindungi putranya dari penyalahgunaan narkotika.

Bila mengkonsumsi narkotika tidak menyebabkan ketergantungan dan sakit maka tidak ada alasan dilarang beredar bebas…

Narkotika LEGAL untuk PENGOBATAN bukan untuk GAYA HIDUP…

Rehabilitasi pecandu korban penyalahgunaan narkotika… DUKUNG!!!

Legalisasi narkotika untuk gaya hidup…. TOLAK!!!

Penulis Mila Machmudah Djamhari, S.Sos.

Iklan

Penulis: Kawan PELANGI "Memanusiakan Manusia Indonesia"

Kawan PELANGI adalah metamorfosa dari Drug Free Community yang dideklarasikan tanggal 5 Oktober 2007 Memiliki Visi Mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

11 thoughts on “Gerakan Legalisasi Narkotika Atas Nama Advokasi Korban Napza dan Harm Reduction…

  1. saya pikir bantuan dari negara-negara lain seperti Australia, Amerika serikat yang membantu mengatasai permasalahan narkotika di negara ini menjadi wajar, bila dilihat kepentingan negara tersebut sebagai pemasok dan konsumen perdagangan gelap narkotika :
    1. Indonesia menjadi korban perdagangan narkotika yang dikirm oleh mereka
    2. Ada ketakutan bila Indonesia tidak dapat mengontrol perdagangan gelap di Indonesia sehingga dapat menyebar ke negara lain.

    Yang menjadi permasalaahan apakah pengaturan narkotika telah tepat, apakah implementasinya sudah tepat. Terimakasih untuk wancannya.

    Suka

    • Bicara masalah implementasi selalu tidak bisa lepas dari kata regulasi, kata regulasi sangat terkait dengan akses dan angka-angka biaya operasional, nah kalau sudah pada tahapan akses dan angka maka kita berdoa semoga tidak ada kolusi dan korupsi.

      Suka

  2. yang dikatakan Saudara Totok benar adanya
    namun itulah komunitas tersebut, mereka sebenarnya sudah mengetahui hal itu, namun berpura-pura menjadi orang buta dan tuli, baik secara jiwa maupun raga
    masihkah ada yang mau mendukung gerakan legalisasi narkoba atas nama advokasi atau program HR

    komunitas tersebut melakukan hal itu agar dana tetap mengucur, dana asing, dapat menjadi berkat maupun menjadi laknat
    dana yang sangat nikmat adalah dana yang berasal dari kerja keras dengan mengucurkan keringat bahkan darah

    namun apa arti kerja keras bagi orang-orang yang hanya mencoba mencari kebahagiaan duniawi semata tanpa takut dengan siksa kubur yang pedih, masihkah agama dapat membentengi diri komunitas tersebut, hanya terkesan sebagai alat untuk mencari dukungan dan sekutu dengan cara mengiba-iba memohon belas kasihan, persis seperti musang berbulu kucing, dengan wajah memelas tanpa dosa memohon simpati dari semua pihak, namun pada akhirnya akan menerkam dewa penolongnya

    adakah yang masih ingin menjadi korban musang-musang itu?

    Suka

  3. Saya rasa sangat dangkal analisa yang mengkaitkan antara gerakan yang mendorong adanya regulasi narkotika (dengan alasan dan hitungan tertentu) dengan kasus corby dan bali nine. Program HR sendiri dalam guidelinesnya baik yang versi 12 pilar Permenkokesra maupun panduan terbaru dari WHO menyatakan bahwa upaya pemulihan bagi pengguna narkotika masuk dalam salah satu komponennya. Saya pikir tidak serta merta inisiatif beberapa orang yang menyuarakan regulasi narkotika (sebagai bagian dari hak berpendapat) terkait dengan donor program HR. Dihubungkan dengan agama? No Comment. Regulasi – akses – biaya operasional – korupsi ?? Saya makin bingung dengan logika berpikirnya.

    Suka

    • apakah ada logika ketika orang memutuskan menggunakan narkoba atau ganja
      kalo ngomong soal logika, silahkan tanyakan pada komunitas tersebut apakah mereka tahu apa artinya LOGIKA, jangan2 mereka sendiri gak tau apa arti LOGIKA
      pernah belajar materi LOGIKA di bidang matematika atau komputer kan, silahkan terapkan sendiri
      semua hal sudah ada ilmunya, tinggal manusianya sendiri, mampu apa gak mempelajarinya, jika mempelajari tentang LOGIKA aja gak bisa, jangan tanya tentang LOGIKA orang lain, coba aja tanya tentang LOGIKA yang ada di ilmu matematika atau komputer, karena jawabannya dah pasti
      kalo tanya tentang LOGIKA masing2 orang, repot jawabannya karena terlalu banyak variabel yang harus diperhitungkan, serta aspek-aspek holistik yang terkait antara satu dengan yang lain
      sebelum bisa memahami orang lain, pahami ajalah diri sendiri dulu, tanya pada sendiri, dah punya LOGIKA apa belum, kalo dah punya, trus aplikasinya mau dikemanakan
      gitu aja sih

      Suka

      • Sekaligus menjawab komentar Mbak Ria…

        LSM adalah kumpulan manusia yang memiliki satu tujuan yang sama dan bergerak untuk mencapai tujuan tersebut, apakah dia benar swadaya mandiri atau mendapatkan pembiayaan dari manapun… itu SAH-SAH saja !!! menjadi TIDAK SAH bila merugikan orang lain/masyarakat/Bangsa.
        Pandangan kami sudah jelas dalam artikel kami, terima kasih atas atensinya.

        Suka

    • HR dengan salah satu pilarnya adalah PEMULIHAN, sangat sepakat. Sayangnya bukan menjadi prioritas utama tetapi hanya sebagai pelengkap semata, yang banyak digencarkan justru pelayanan alat suntik dan terapi subtitusi. Gerakan regulasi narkotika (amandemen UU 22/1997) sudah bergulir sejak tawal ahun 2000 dengan digawangi GRANAT, saat itu fokus pada tercantumnya hukuman minimal bagi pengedar/bandar/produsen/sindikat dan vonis rehabilitasi bagi pengguna. Hukuman mati masih menjadi target utama oleh GRANAT. Sampai tahun 2005 relatif GRANAT dan juga ada GERAM menjadi organisasi yang cukup dominan dan memiliki satu suara yang sama tentang regulasi tersebut, tidak ada satupun lembaga yang menyuarakan regulasi yang berbeda. HR awal tahun 2002 sudah mulai marak tetapi tidak bermain di area hukum apalagi advokasi regulasi perundang-undangan. Sekitar tahun 2005-2006 mulai marak muncul gerakan ke arah regulasi yang berbeda, mulai muncul usulan dihapusnya hukuman mati untuk kasus narkoba. Legalisasi ganja, pendampingan kasus heroin (IDU), sebuah fenomena yang perlu dicermati. Analisa atas fenomena juga didukung dengan pengamatan langsung berikut informasi-informasi dari beberapa pelaku gerakan tersebut. Jadi bukan logika dangkal tapi analisa dari sebuah kajian data dan informasi.
      Agama, akses, biaya operasional, dan korupsi???? dalam artikel kami tidak membahas soal itu, maka saya jadi bingung memberikan tanggapan komentar anda…

      Suka

  4. Menurut saya Narkoba tidak boleh dilegalkan. Untuk memerangi penyalahgunaan narkoba dibutuhkan KESERIUSAN dan KEPEDULIAN dari penyelenggara negara. DPR tolong revisi UU No 35. Jangan biarkan pasal KARET (111, 112) mengorbankan generasi muda kita yang notabene adalah KORBAN peredaran gelap narkoba. Polisi, hakim dan jaksa sebaiknya ditatar lagi agar bisa membedakan bandar dan korban. Penjara dipenuhi oleh pecandu yang seringkali dapat hukuman jauh lebih berat dari bandar dan produsen narkoba. MAHKAMAH AGUNG seyogyanya mengeluarkan SURAT EDARAN yang mengikat hakim2 untuk mematuhi SEMA No. 4 tentang rehabilitasi pecandu narkoba.

    Suka

    • Selain Polisi, Jaksa, dan Hakim, pilar penegak hukum ada Pengacara, semua bermain. Pasal 112 dibuat berkaitan dengan bunyi KUHAP bahwa yang boleh dikenai tahanan adalah mereka yang mendapatkan ancaman hukuman minimal 4 tahun. Bila dikenai langsung pasal pengguna (maaf kalau ga salah pasal 127) yang ancaman hukumnya maksimal 3 tahun maka si tersangka tidak boleh ditahan. Bila tersangka kemudian melarikan diri maka yang resiko mendapatkan teguran adalah pihak penyidik polisi/pns,siapa yang bersedia menjadi jaminan tersangka tidak melarikan diri???? Belum lagi kalau ada pengembangan kasus, dimana si tersangka membeli (pengedar dan bandar).
      Hukum adalah berkeadilan, termasuk juga tidak merugikan aparat penegak hukum yang menjalankan tugasnya dengan benar. Sekarang bagaimana kita tidak cuma berbicara tetapi mengontrol proses peradilan dan bila perlu melakukan advokasi. BNN dalam jajaran kebawah dan Kemensos dalam jajaran ke bawah juga memiliki divis/program pendampingan hukum dan sosial bagi pengguna, termasuk yang sedang berperkara. Silahkan pergunakan itu secara maksimal terlebih dahulu daripada sekedar teriak ganti UU lagi, proses amandemen ini sudah mulai tahun 2000 baru disahkan tahun 2009. Lakukan kajian akademisi secara komperhensif dan ajukan kepada DPR.
      SEMA bukan Undang-undang yang mengikat, SEMA hanya menjadi rujukan bukan wajib. Ingat Independensi keputusan hakim adalah mutlak dilindungi.

      Suka

  5. mungkin program HR memang baik jika yang dilakukan tidak hanya bagi2 jarum suntik kondom dan terapi metadon semata

    emang ada yang mau teriak2 di jalan tapi gak dibayar, pake akal sehat aja dong
    tanya aja tiap LSM, siapa yang bayar mereka kalo bukan donor asing
    inti masalahnya tuh balik lagi ttg UANG karena manusia dah jadi budak uang, katanya sih dah bebas dari perbudakan, namun nyatanya masih tetep jadi budak uang tuh
    jangan salahkan pihak yang suka menjadikan kita budak karena kita juga suka menjadi budak uang kan
    silahkan saja yang mau jadi budak uang, gak ada yang nglarang koq, asalkan kita bisa mempertanggungjawabkannya aja dech..

    Suka

  6. menurut saya narkoba adalah penjahat di kesehatan manusia, bagi siapa yang mengomsumsinya akan terkena penyakit yang sangat susah di hilangkan dan juga narkoba itu penyakit iman yang berbahaya bagi kehidupan dan juga saat di akhirat nanti.

    Suka

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s