Kawan PELANGI

Memanusiakan Manusia Indonesia

UU BPJS Kamuflase Kapitalis Atas Nama Jaminan Sosial

2 Komentar

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 24 TAHUN 2011 

TENTANG 

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

klik disini uu_no.24-2011 BPJS

Undang-undang BPJS ini ditengarai sebagai produk kapitalis di bidang kesehatan. Pertimbangan dibuat UU BPJS antara lain bahwa sistem jaminan sosial nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Dalam salah satu ketentuan umum juga disebutkan bahwa Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

Dari dua hal tersebut UU BPJS seolah Negara berpihak kepada perlindungan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Kenyataannya yang memberikan jaminan adalah warga negara sendiri dengan adanya iuran wajib sebagai peserta. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau Pemerintah.Artinya bahwa masyarakat sendirilah yang membiayai jaminan sosial ini, apa bedanya dengan asuransi. BPJS tidak lebih sebuah kamuflase dari perusahaan asuransi yang memperoleh perlakuan khusus oleh negara untuk menghimpun dana dari masyarakat di luar pajak.

Bantuan Iuran adalah Iuran yang dibayar oleh Pemerintah bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai Peserta program Jaminan Sosial. Saat ini pengelolaan jaminan sosial kesehatan yang dikenal dengan Jamkesmas dan jamkesda oleh Kementrian Kesehatan dan Kementrian Sosial beserta jajarannya masih belum mampu diakses masyarakat tidak mampu, apalagi bila dikelola oleh BPJS apakah mampu menjamin seluruh masyarakat Indonesia dapat mengakses jaminan sosial tersebut. Peserta jamkesmas secara Nasional yang ditentukan berdasarkan data BPS masih banyak tidak mengakomodir masyarakat tidak mampu lainnya sehingga mereka dianggarkan dalam jamkesmas/jamkesda non kuota sebagai orang-orang terlantar dari Dinas Sosial Kota/Kabupaten atau dinyatakan sebagai orang miskin dari Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten setempat.

Untuk mendapatkan surat keterangan dari Dinas Sosial atau Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bukanlah birokrasi yang mudah, masih cukup banyak masyarakat yang gagal mengakses. Dengan diberlakukannya UU BPJS yang kepesertaannya jelas harus membayar iuran dan atau dibantu pemerintah, bagaimana pemerintah bisa menjamin bahwa seluruh rakyat Indonesia yang tidak mampu membayar iuran akan dibayarkan iurannya oleh pemerintah. Sebuah mekanisme yang jelas akan sangat sulit menjamin bahwa seluruh masyarakat Indonesia akan mendapatkan jaminan sosial untuk pelayanan kesehatan mereka.

Bila Negara benar-benar memiliki program Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mestinya Negaralah yang membiayai bukan masyarakat yang membiayai dirinya sendiri terlepas bahwa masyarakat telah membayar pajak. Siapa yang diuntungkan oleh UU BPJS????? Kapitalis atas nama jaminan sosial!!!

Mila Machmudah Djamhari

Penulis: Kawan PELANGI "Memanusiakan Manusia Indonesia"

Kawan PELANGI adalah metamorfosa dari Drug Free Community yang dideklarasikan tanggal 5 Oktober 2007 Memiliki Visi Mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

2 thoughts on “UU BPJS Kamuflase Kapitalis Atas Nama Jaminan Sosial

  1. Kita memang harus mengawal SJSN agar tidak terjadi penyelewengan,, tapi konsep iuran ini kalau menurut saya ndak masalah,,, asal yang iuran bukan orang yang gag mampu. Orang kaya WAJIB buat iuran,, dan itu memang konsep SJSN. Bagaimana menjaminnya memang ke depan pelayanan kesehatan sesuai konsep SJSN ini Digratiskan entah itu untuk orang kaya maupun orang miskin.. Cuma bedanya yang kaya bayar,, yang miskin ndak bayar.. itu mekanisme idealnya.. Mari kita kawal.

    Suka

    • Terima kasih atas atensinya (maaf terlambat menjawab)… Berdasarkan UUD 1945 Pasal 33 dan 34 secara singkat disebutkan bahwa sumber daya alam dikelola oleh negara untuk memenuhi hajat hidup orang banyak/rakyat, serta orang miskin dan telantar dipelihara negara… Selain sumber daya berlimpah yang harus segera dinasionalisasikan, kita sudah membayar pajak logikanya itu include dengan jaminan kesehatan kita… minimal kesehatan dasar dan darah itu harusnya dijamin negara… tentunya dengan standar kelas yang sama… untuk orang mampu yang ingin menikmati fasilitas lebih silahkan untuk mengakses asuransi yang banyak ditawarkan… dengan demikian tidak ada lagi satu pun rakyat Indonesia yang tidak terjamin kesehatannya… saya yakin meski biaya pengobatan gratis ga ada orang yang ingin sakit…

      Suka

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s